JOGJA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ memutuskan menahan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Jogja. Mereka adalah Bambang Suparyono selaku pejabat pembuat komitmen dan Johan Hendrawan selaku direktur PT Jogja Mitra Solusindo.
Mereka tidak ditahan di ruang tahanan Kejati DIJ. Mereka ditahan dengan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Wirogunan Jogja.
Ada dua alasan penahanan kedua tersangka. Yakni, subjektif dan objektif. “Alasan subjektif, tersangka tidak koperatif. Tersangka tidak merasa bersalah dan tidak bersedia mengembalikan kerugian negara,” kata Aspidsus Kejati DIJ Pindo Kartikani kepada wartawan kemarin (4/3).
Sedangkan alasan objektif, jelas dia, tersangka terancam pidana di atas lima tahun. Mereka juga dikhawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, dan memengaruhi saksi.
“Jadi, alasan subjektif dan objektif sudah memenuhi,” terang Pindo.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati DIJ Purwanta Sudarmaji SH mengatakan, sebelum dititipkan ke Rutan Wirogunan kedua tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan di Balai Kedokteran Kesehatan (Dokkes). Selesai pemeriksaan kesehatan, kedua tersangka dibawa ke Mapolda DIJ untuk diambil sidik jarinya.
“Setelah sidik jari, tersangka ditahan di Rumah Tahanan Wirogunan Jogja,” terang Purwanta.
Menurut Purwanta, berkas pemeriksaan tersangka alkes hampir rampung. Setelah penyusunan berkas pemeriksaan, penyidik akan menyerahkan ke tim jaksa penuntut. Setelah itu, kata dia jika sudah dinyatakan lengkap (P21) berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jogja.
Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara pengadaan alkes mencapai Rp 800 juta. Nilai proyek pengadaan alat kesehatan di rumah sakit yang dahulu terkenal dengan naman Rumah Sakit Wirosaban itu mencapai Rp 4,5 miliar.
Saat itu pengadaan alat kesehatan untuk melengkapi peralatan di ruang ICU (intensive care unit) dan ruang bedah. Mayoritas alat didatangkan dari luar negeri. Namun, beberapa alat hanya dilengkapi dengan kartu garansi dalam bentuk fotokopian dan bukan kartu garansi asli.
Soal harga barang, setelah dicek oleh penyidik ternyata jauh lebih mahal dari harga asli. Beberapa alat kesehatan bahkan tidak digaransi oleh produsennya.
Dana Rp 4,5 miliar itu untuk penyediaan 13 item dengan total 39 jenis peralatan kesehatan kamar operasi dan ruang ICU di rumah sakit itu. Pengadaan barang ini diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. (mar/amd)