CEK KENDARAAN : Petugas sedang melakukan pengujian emisi gas buang salah satu mobil dinas milik Pemkab Sleman di Denggung, Tridadi kemarin (5/3).

  • Sepertiga Mobdin Tak Lolos Uji Emisi


SLEMAN- Ironis. Tidak semua kendaraan pelat merah milik Pemkab Sleman lolos uji emisi gas buang yang diselenggarakan Kantor Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta di Denggung, Tridadi kemarin (5/3).Dari total 109 mobil dinas (mobdin) yang diuji, 32 unit di antaranya mengandung kadar emisi melebihi baku mutu udara. Sehingga dinyatakan tidak lolos. Jumlah iyu terdiri atas 28 unit mobdin berbahan bakar pertamax dan 4 diesel. Mobdin berbahan bakar pertamax yang diuji sebanyak 93 unit dan diesel 16 unit. “Mobil yang tidak lolos itu karena kurang perawatan,” ujar Sutiman MT, selaku penanggungjawab uji emisi.Dosen Teknik UNY itu mengatakan, hasil baku mutu emisi gas buang tidak bisa dipatok dari usia kendaraan. Sebab, kualitas emisi tergantung komponen busi, filter, dan karburator. Tiga spare part itu harus dirawat secara reguler agar performanya baik, sehingga kualitas emisi bagus.Pemkab Sleman sebenarnya telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin untuk setiap mobil dinas. Hal itu diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014.Tidak tanggung-tanggung, alokasi biaya berkisar Rp 1,92 juta – Rp 7,2 juta per mobil/tahun. Besaran dana pemeliharaan dibedakan berdasarkan ukuran kapasitas mesin dan usia kendaraan.Sumber Radar Jogja di Pemkab Sleman menyebutkan, anggaran dana yang ada sebenarnya lebih dari cukup untuk perawatan rutin mobdin. Dana tersebut untuk servis dang anti oli. Menurut dia, perawatan rutin biasanya dilakukan setahun empat kali atau disesuakan dengan jarak tempuh setiap 5 ribu kilometer. Hanya, nilai itu bisa jadi sangat kurang jika ada kerusakan komponen kendaraan yang harus diganti baru. Apalagi jika servis dilakukan di dealer besar. “Nah, itu biasanya ada mobdin lain yang dikalahkan,” ungkap sumber itu.Aktivis Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba menilai tidak hanya masalah penyiasatan anggaran saja yang menjadi penyebab banyak mobdin tak terawat dengan baik. “Bisa jadi mobil sengaja tidak diservis setiap bulan. Apapun alasannya itu tetap melanggar aturan karena regulasi menyebut biaya rutin bulanan,” ungkapnya .Baharudin meminta Inspektorat Daerah lebih jeli dalam pengawasan biaya pemeliharan mobdin. Apalagi, alokasinya diajukan oleh tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tidak diplot secara global oleh tim anggaran pemerintah. Baharudin juga menyoroti penggunaan bahan bakar. Yang seharusnya menggunakan pertamax. “Jangan-jangan diganti bensin. Itu juga bisa berpengaruh pada kualitas emisi,” selidiknya.Anggota Komisi C DPRD Sleman Huda Tri Yudiana juga mempertanyakan masih banyaknya mobdin yang tidak terawat baik. Huda mendesak pemkab agar segera dicari sistem yang lebih efektif untuk perawatan mobdin. Lebih dari itu untuk mencegah kemungkinan tindak kecurangan oleh oknum pegawai yang sengaja tak memelihara mobdin sesuai alokasi yang ditentukan. “Semestinya itu tak terjadi,” tuturnya.Huda mengusulkan agar kedepan metode perawatan mobil tidak diujudkan dalam bentuk uang. Tetapi pemkab bekerjasama dengan pengusaha bengkel, khusus untuk merawat mobil pelat merah. Menurut Huda, biaya pemeliharaan mobdin bisa lebih efisien jika pemerintah menyediakan bengkel sendiri. “Mungkin dalam bentuk UPT (unit pelayanan teknis),” katanya.Dengan begitu pemerintah bisa menampung pengangguran untuk dikaryakan di UPT bengkel. (yog/din)