DIKEJAR WAKTU : Seorang pekerja sedang menyelesaikan tahap pengemasan usai pencepatan sampul kantong surat suara kemarin (5/3).

  • KPU Sleman Rekrut 300 Pekerja


SLEMAN- Setiap tahapan pemilu selalu ada pihak yang diuntungkan. Bukan untuk membantu partai atau calon anggota legislatif ( caleg), melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ya, lembaga pelaksana pemilihan umum itu seolah menjadi landasan darurat pendaratan bagi orang yang tidak punya pekerjaan tetap atau pengangguran.Setidaknya, seminggu ke depan KPU punya proyek pelipatan surat suara pemilu 2014 untuk caleg DPRD I, DPRD II, DPR RI, dan DPD. KPUD Sleman merekrut sedikitnya 300 orang. Setiap orang mendapat upah Rp 90 per lembar surat suara. “Upah beda-beda tiap KPUD,” jelas Anggota KPUD Sleman Divisi Logistik Keuangan Rumah Tangga dan Umum AswinoWardana di sela mengawasi proses pengecapan kantong surat suara kemarin (5/3).Pelipatan surat suara seharusnya dimulai sejak kemarin, tetapi ditunda hari ini karena masih ada kekurangan pengiriman logistik dari pusat. Kekurangan itu berupa surat suara untuk caleg DPRD I DIJ daerah pemilihan VI (Sleman Utara). Surat suara baru tiba di kantor KPUD tadi malam.Selain itu, logistik yang belum dikirim berupa formulir hologram dan segelnya, serta template bagi pemilih tuna netra khusus untuk surat suara anggota DPD .KPU menyimpan logistik pemilu di gedung bekas kantor Kementrian Agama. Proses pelipatan surat suara juga dilakukan di tempat itu.Aswino optimistis pelipatan surat suara selesai sesuai target. Itu lantaran sebagian besar tenaga pelipat adalah orang lama yang pernah melakukan hal serupa pada pemilu 2009. Menurut Aswino, setiap orang rata-rata bisa menghasilkan uang Rp 30 ribu. Itu berarti per orang mampu menyelesaikan lebih dari 300 lembar surat suara.Jumlah surat suara yang dilipat sebanyak daftar pemilih tetap (DPT), ditambah dua persen cadangan dan satu persen untuk pemilihan ulang. Itu berlaku sama untuk surat suara DPRD I, DPRD II, DPR RI, dan DPD.Aswino mengaku belum tahu jumlah surat suara rusak. Untuk efisiensi waktu, pengecekan dilakukan sekaligus saat pelipatan. Surat suara rusak atau cacat beragam bentuknya. Misalnya, sobek, daftar caleg tak lengkap, dan cetakan huruf tidak jelas atau kabur. (yog/din)