SLEMAN – Tak bisa dipungkiri, kemerdekaan bangsa Indonesia masih perlu terus diperjuangkan. Kedaulatan masyarakat harus dijamin.
Jangan sampai aspek-aspek kedaulatan masyarakat justru dikuasai pihak asing. Ini menjadi tantangan bagi pemimpin Indonesia usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Kebangsaan Forum BEM Se-DIJ bertema Tantangan dan Harapan Masa Depan Indonesia Pasca 2014 di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta kemarin (5/3). Pembicara dalam acara tersebut yakni Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan putri Presiden Indonesia Soeharto, Siti Hediati Soeharto.
Siti Hediati Soeharto menegaskan, kemandirian bangsa hanya bisa terwujud jika kepemimpinan bangsa peduli sepenuhnya dengan kepentingan nasional. Artinya, pemimpin yang terpilih usai Pemilu 2014 benar-benar figur yang prorakyat. “Tidak tunduk dengan kepentingan asing,” lanjutnya.
Perempuan yang akrab disapa Titik Soeharto tersebut mecontohkan, 30 tahun silam Indonesia mampu menjadi “macan” di Asia. Karena, terang caleg DPRD RI dari Partai Golkar DIJ tersebut, saat itu kedaulatan pangan, energi, dan bidang lain benar-benar digarap untuk kepentingan bangsa.
“Bukan dijual hanya untuk asing,” tandas Titik.
Dia juga menerangkan, untuk mendapatkan kepemimpinan yang prorakyat dibutuhkan kecerdasan dalam memilih. Mahasiswa sebagai kaum terdidik wajib untuk peduli dengan kondisi itu.
“Mahasiswa harus ikut tanggung jawab mencerdaskan pemilih. Agar hasil dari Pemilu 2014 sesuai dengan keinginan masyarakat,” jelasnya.
Sedangkan GKR Hemas menjelaskan, arah pembangunan yang prokapitalisme menjadi salah satu penyebab adanya ketergantungan bangsa ini kepada pihak asing. Kapitalisme yang pro dengan pemodal besar menjadi pintu masuk kepentingan asing di semua bidang.
“Perlu peran serta dari mahasiswa untuk turut membangun di daerah asalnya,” ajak Hemas di sela dialog.
Hemas mengatakan, peran mahasiswa tersebut penting. Usai menuntaskan belajar di Jogjakarta, mereka yang berasal dari daerah lain harus peduli untuk membangun daerah asalnya. “Saya pernah berkunjung ke Kepulauan Natuna. Di sana, pulau kecil tapi penghasil gas terbesar ketiga di dunia. Tapi, gas-gas itu sudah disalurkan dengan selang-selang ke Singapura dan Malaysia,” katanya.
Permaisuri dari Raja Keratin Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono X ini mengaku, kondisi itu diperparah dengan dana bagi hasil. Selama ini dana bagi hasil yang diterima daerah dari APBN sangat minim. Malah beberapa daerah tak menikmati hasil kekayaan alamnya.
“Saya memperjuangkan hal ini dengan mengajukan (uji materiil) ke MK (Mahkamah Konstitusi). Tapi, malah banyak yang membalikkan, kenapa mengajukan uji materiil ke MK? DIJ nanti bisa tak mendapatkan,” imbuhnya. (eri/amd)