JOGJA – Flyover Jombor belum dioperasionalisasikan secara resmi. Jembatan layang itu baru dijadwalkan untuk dibuka secara penuh beberapa bulan mendatang.
Salah satu kendala dalam penuntasan proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut adalah pembebasan tanah di sekitar Flyover Jombor. Hingga kini perdebatan soal tanah Sultan Ground (SG) di bagian utara Flyover Jombor masih berlangsung.
Warga yang menempati tanah yang berada di sekitar rel tersebut mengatakan tanah tersebut adalah tanah mereka. Sedangkan pihak Keraton Jogja menyampaikan bahwa tanah tersebut milik keraton.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) Rani Sjamsinarsi tak tinggal diam. Dia berniat mengirimkan surat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ terkait status tanah di kawasan tersebut hari ini.
Dalam surat tersebut, DPUP ESDM DIJ meminta BPN untuk melakukan pengukuran dan validasi terhadap tanah SG yang ada di Jalan Magelang bagian barat. “Secara informal sudah kami sampaikan, tapi untuk formalnya baru besok (hari ini),” kata dia kepada Radar Jogja kemarin (5/3).
Menurutnya, BPN adalah instansi yang berwenang untuk memastikan di mana saja letak batas-batas tanah SG di kawasan itu. Rani mengatakan, pihak Keraton Jogja sudah mengizinkan tanah tersebut digunakan untuk jalan.
Sementara warga tetap tidak mau melepaskan tanah yang selama ini mereka tempati. Mereka tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh tim appraisal yakni Rp 4,5 juta per meter. Warga ingin tanah tersebut dihargai Rp 10 juta per meter.
“Kami minta pada BPN, tanah SG yang sebelah barat, yang mana saja. Itu yang akan kami kelola dulu,” jelas mantan kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIJ itu.
Berdasarkan data dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional DIJ Kementerian Perkerjaan Umum yang diserahkan pada DPRD DIJ diketahui untuk menyelesaikan flyover tersebut ada 9.155 meter persegi lahan yang harus dibebaskan. Hingga akhir 2013 ada sebanyak 7.076 meter persegi lahan yang sudah dibebaskan. Pembebasan menggunakan dana APBN 2011 dengan luas 3.955 meter persegi dan APBN 2013 seluas 338 meter persegi.
Pembebasan lahan juga memakai uang dari kas APBD DIJ dan APBD Sleman. Yakni, APBD DIJ 2010-2012 untuk membebaskan 2.258 meter persegi lahan dan APBD Sleman seluas 525 meter persegi.
Hingga kini lahan yang masih harus dibebaskan berkisar 2.079 meter persegi. Jumlah itu berkisar 22,71 persen dari total lahan.
Lahan-lahan tersebut terdapat di sejumlah lokasi. Ada tanah di sisi timur Jalan Magelang seluas 855 meter persegi. Ada pula lahan di sisi barat Jalan Magelang masih seluas 190 meter persegi. Termasuk tanah kasultanan eks PT KAI/NIS yang luasnya 1.034 meter persegi.
Hingga saat ini ada 19 warga yang masih belum bersedia tanahnya dibebaskan. Sementara untuk tanah SG yang merupakan bekas PT KAI, warga yang memiliki kekancingan meminta ganti rugi.
Beberapa waktu lalu para warga tersebut sempat mengadu pada anggota DPRD DIJ. Belum dibebaskannya tanah tersebut membuat ruas Jalan Magelang di sebelah utara Flyover Jombor sempit. Levar jalan baik di sisi barat dan timur berkisar 3 meter. Padahal, standar lebar jalan adalah 7 sampai 8 meter. (hed/amd)