MELANGGAR: Petugas menertibkan alat peraga kampanye karena terpasang di zona larangan. Selain itu juga terpasang tidak sesuai ketentuan di Wonosari kemarin.
WONOSARI – Kerja penyelenggara pemilu dalam menertibkan alat peraga kampanye (APK) menuai protes. Salah satunya datang dari Ketua DPD PAN Gunungkidul Dody Wijaya. Dia menilai, sanksi yang diberikan kepada pemasang APK tidak jelas sehingga pelanggaran terus saja terjadi.”Pemasangnya kan jelas, seharusnya diberikan sanksi. Apalagi baliho caleg itu dipasang di tempat resmi, gampang termonitor,” kata Dody Wijaya.Namun penyelenggara pemilu hanya bertindak instan. Mencopoti baliho atau baner kemudian tidak berkutik ketika terjadi pemasangan lagi. Kondisi tersebut menjadi tanda tanya. “Jika ingin tertib, semua APK nakal harus dibersihkan, jangan pandang bulu,” tegasnya.Kemarin (7/3), panwaslu bersama personel Satpol PP Gunungkidul kembali menertibkan APK di 18 kecamatan. Penertiban menjelang kampanye terbuka 16 Maret 2014 menindaklanjuti aturan KPU atas pelarangan pemasangan baliho dengan gambar calon anggota legislatif.”Khusus di Kecamatan Wonosari dikerahkan 35 pengawas pemilu lapangan dibantu Satpol PP untuk menurunkan APK,” kata Ketua Panwaslu Gunungkidul Buchori Iksan di sela pencopotan APK liar.Dia menjelaskan, dalam penertiban ini sedikitnya terdapat 40 baliho bergambar caleg berukuran besar. Selain baliho dipergunakan untuk memasang gambar caleg, juga banyak APK tak tertib karena menempel di pohon serta melintang jalan. “Jika hari ini (kemarin) tidak selesai, akan dilanjutkan pekan depan,” terangnya.Salah seorang Petugas Satpol PP M. Djunjung mengaku diperbantukan untuk membantu penertiban APK di seluruh kecamatan. Petugas melaksanakan penertiban dengan koordinasi dengan Panwaslu Gunungkidul. “APK yang melanggar dicopot dan langsung disimpan di gudang panwaslu,” terangnya. (gun/iwa)