CURHAT : Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) saat melakukan pertemuan di rumah dinas bupati Bantul (20/2) lalu.

  • Diduga Gunakan SK Palsu

BANTUL – Sebanyak 38 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) yang lolos dalam ujian seleksi CPNS kategori dua (K2) terancam dicoret. Itu karena mereka dinyatakan memalsukan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai GTT/PTT.Humas Paguyuban K2 Bantul Sudarman mengatakan, paguyuban terus melakukan penyelidikan internal atas dugaan pemalsuan SK hingga ke tingkat kecamatan. Hasilnya, dipastikan sebanyak 38 GTT/PTT yang lolos dalam ujian seleksi CPNS K2 menggunakan SK palsu. “Mereka telah kami laporkan ke Bawasda. Sebenarnya mereka juga rekan kami sehingga kami tahu mana yang menggunakan SK palsu,” terang Sudarman kemarin (9/3).Berdasar hasil penyelidikan paguyuban diketahui modus pemalsuan terkait pembuatan tanggal dan tahun pengangkatan SK. Mereka mulai bekerja setelah tahun 2006. Hanya saja, dalam SK tertulis mereka diangkat sebagai GTT/PTT sebelum tahun 2005. “Dalam peraturannya yang masuk sebagai K2 adalah mereka yang mulai bekerja minimal pada 1 Januari 2005,” jelasnya.Paguyuban getol mengusut dugaan pemalsuan SK karena adanya dorongan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kementerian menganjurkan agar sejumlah pihak terkait mengusut tuntas dugaan pemalsuan SK. Bahkan, kementerian juga meminta agar oknum yang terlibat dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Termasuk diantaranya kepala sekolah. Mengingat, kepala sekolah merupakan orang yang turut menandatangani SK. “Tetapi kami belum berencana melaporkan kepala sekolah terkait,” ungkapnya.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul Broto Supriyanto mengatakan, di internal pemkab akan dibentuk tim. Tim ini beranggotakan dari inspektorat, BKD, dan dinas pendidikan. Meski begitu, Supriyanto mengakui masih belum mengetahui teknis kerjanya.”Kami masih menunggu instruksi,” tandasnya.Anggota Komisi D DPRD Bantul Eko Sutrisno Aji menduga kepala sekolah turut terlibat dalam praktik curang ini. Alasannya, SK dipastikan tak akan keluar tanpa sepengetahuan dan tanda tangan kepala sekolah. Selain itu, Eko berpendapat persoalan pemalsuan SK sebenarnya juga melebar hingga unit pelayanan terpadu, bahkan satuan kerja perangkat daerah masing-masing. “Kepala sekolah yang merekomendasikan kepada BKD sehingga mereka (GTT) dapat mengikuti ujian,” ungkapnya.Di samping itu, politikus PPP ini juga menyoroti karut-marutnya pendataan K2. Tak sedikit GTT yang sudah berhenti bekerja. Hanya saja, faktanya pihak sekolah masih mencairkan tunjangan untuk GTT tersebut. “Lha anehnya tunjangannya nggak sampai ke pemegang SK-nya,” tambahnya.(zam/din)