• Penertiban Atribut Tidak Merata


SLEMAN– Entah disengaja atau memang karena ketidaktahuan akibat minimnya sosialisasi sehingga banyak baliho bergambar calon legislatif (caleg) bertebaran di wilayah Sleman. Pastinya, pemasang adalah caleg berduit, yang sebagian besar maju untuk memperoleh kursi DPR RI.Ironisnya, justru merekalah yang banyak melanggar aturan tentang pemasangan alat peraga kampanye. Bahkan, sebagian adalah incumbent. Ada pula yang menjadi pejabat publik. “Baliho, billboard, dan megatron itu hanya untuk partai atau pengurusnya yang bukan caleg,” tegas Ketua KPUD Sleman Achmad Shidqi kemarin (9/3).Sesuai ketentuan UU No 8/2013 tentang kampanye, caleg hanya boleh memublikasikan identitas dengan spanduk berukuran 1,5×7 meter persegi. Pemasangannya pun diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemasangan Alat Peraga.Caleg juga boleh memublikasikan visi misi di media massa mulai 16 Maret. Atau selama masa kampanye terbuka.Shidqi mengakui, masalah yang sering muncul terkait alat peraga kampanye adalah bentuk dan lokasi pemasangannya. Di sisi lain, permasalahan timbul seiring pelaksanaan regulasi. Shidqi mengatakan, penertiban alat peraga kampanye dilakukan tim gabungan polisi, panwas, Satpol PP, dan KPUD. Namun, penertiban hanya dilakukan pada alat peraga yang ditunjuk oleh panwas. “Jadi seolah-olah memang tidak adil. Tetapi semua itu sudah ada alurnya,” dalih Shidqi.Dia mengilustrasikan, jika ada dua baliho melanggar aturan tapi hanya satu yang drekomendasikan panwas untuk ditertibkan, maka hanya satu alat peraga yang dibredel. Meskipun kedua baliho tersebut dipasang di zona merah, yang terlarang oleh peraturan bupati.Kondisi itulah yang mengesankan penyelenggara pemilu melakukan tebang pilih. Apalagi, tidak ada baliho anggota DPD yang disentuh aparat. Misalnya di simpang empat Denggung. Padahal, peraturan bupati jelas melarang pemasangan atribut kampanye di titik-titik persimpangan jalan.Ketua DPC PDIP Sleman Rendradi Suprihandoko berpendapat, semua atribut yang melanggar aturan yang berlaku harus ditertibkan. “Jadi supaya adil dimata peserta pemilu,” ujarnya.Menurut Rendradi, penertiban atribut tidak hanya dikenakan pada baliho atau bilboard. Tetapi semua yang bergambar caleg. Sebab, caleg tidak boleh pasang poto di ruang publik, kecuali di spanduk pada zona yang dibolehkan pasang atribut.(yog/din)