Tahun Ini dengan Melibatkan KampusBANTUL – Penyusunan APBD baik provinsi maupun kabupaten di masa depan tidak hanya akan menjadi ranah eksekutif maupun legislatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah dengan menggandeng sejumlah perguruan tinggi bakal ikut mengawasi penyusunan APBD murni maupun perubahan.
Itu dilakukan untuk mengantisipasi praktik koruptif anggaran. Paahal, anggaran tersebut sedianya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas usai menghadiri diskusi umum yang diselenggarakan Forum Jogja dengan tema Membangun Kembali Kedaulatan Publik di Rumah Makan Emfa kemarin (9/3). “Itu sudah kesepakatan BPK (badan pemeriksa keuangan) pusat dan daerah dengan menggandeng kampus,” terang Busyro.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan dan koordinasi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) se-Indonesia dengan KPK beberapa waktu lalu di Jakarta. Tidak semua kampus akan dilibatkan dalam pengawasan ini. “BPKP duluan (yang dikumpulkan) nanti baru kampus-kampus,” ujarnya.
Pelibatan sejumlah kampus di masing-masing daerah bertujuan untuk turut membantu melakukan riset atas rancangan APBD baik murni maupun perubahan. Selanjutnya, hasil riset tersebut akan dijadikan bahan rujukan atas materi rancangan APBD. “Sebelum diketok harus melalui riset dulu,” tegasnya.
Karena itu, Busyro meminta manajemen kampus turut berpartisipasi dalam pengawasan penyusunan APBD ini. Hal tersebut sebagai bentuk tanggungjawab kampus terhadap persoalan di daerah masing-masing. “Makanya kampus kami trigger,” jelasnya.
Menurut Busyro, ABPD harus segera mendapatkan pengawasan. Itu karena jika ada pembiaran maka sama halnya dengan membiarkan praktik koruptif dalam penyusunan APBD. APBD selama ini dinilai tak menyentuh kebutuhan masyarakat.
“(APBD) menjadi mekanisme ritual tahunan yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Artinya koruptif. Di dalam koruptif itu ada korupsinya,” bebernya.
Busyro mengaku mekanisme pengawasan dengan melibatkan sejumlah instansi tersebut sudah matang. Bahkan, rencana pengawasan tersebut bakal direalisasikan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun ini.
“Kami sudah intensif,” ucapnya.
Busyro menegaskan, KPK memiliki otoritas melakukan intervensi atas penyusunan APBD. Hal tersebut diatur dalam pasal 6,7,8 dan 14 undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ini lebih bagus. Daripada kami biarkan lalu terjadi korupsi,” ujarnya. (zam/din)