MAGELANG – Sosialisasi yang kurang jelas dan tidak tepat sasaran membuat Perda Nomor 6 Tahun 2013 menjadi persoalan tersendiri bagi pedagang asongan dan pengamen yang kesehariannya mengais rezeki di Terminal Tidar Kota Magelang. Perda yang diundangkan tahun lalu ini ditempel di beberapa titik terminal. Berikut poin-poin larangan pada pedagang asongan dan pengamen.Di antaranya, larangan mengamen, menjajakan asongan, tidur di kios, dan lainnya.
“Kami tidak pernah tahu dan paham soal larangan itu. Dari dulu kami berjualan di sini. Sudah puluhan tahun. Lha kalau dilarang, kami harus kerja apa,” kata Bagong, 48, pengasong warga Paten Jurang, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, kemarin (9/3).
Pengumuman yang berjalan seminggu tersebut, membuat was-was dan bingung berbagai kalangan. Menurut Bagong, saat ini ada 400 pedagang asongan di Terminal Tidar yang menggantungkan hidupnya dari profesi tersebut.
Bapak tiga anak ini mengaku tengah membiayai tiga anaknya yang duduk di bangku sekolah dasar dan menengah.
“Rata-rata saya dapat Rp15 ribu, paling banyak Rp 50 ribu per hari. Dapat uang hari itu, langsung dibeli untuk makan. Enggak punya tabungan. Kalau dagang saja dilarang, nanti sekolah anak saya gimana, makan sehari-hari juga gimana,” keluhnya.
Hal senada diutarakan Bowo Sardi Saputra, 23, pengamen di Terminal Tidar. Ia keberatan jika pengamen dilarang mangkal di terminal yang menjadi penghidupannya selama bertahun-tahun itu.
“Kalau dilarang ya keberatan lah,” ungkapnya.
Tidak hanya pengamen dan pedagang saja, sikap menolak larangan mengalir dari sejumlah awak angkutan umum. Sudirman, 55, kernet bus asal Kampung Karanggading, Magersari, Magelang Selatan meminta Pemkot melakukan sosialisasi terlebih dahulu soal Perda tersebut agar tak membuat panik pedagang dan pengamen.
“Mestinya ada survei dulu. Ada larangan, harus ada tanggung jawabnya juga. Jangan cuma main larang-larang saja, tapi tidak diberi solusi,” kritiknya.
Saat melakukan tinjauannya, Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang, Joko Mei Budi Utomo mendesak Pemkot Magelang melakukan solusi pada ratusan pedagang asongan dan pengamen.
“Harus ada pembinaan, jangan hanya tulisan saja setelah itu dibiarkan. Kalau seperti ini dampaknya pedagang jadi resah,” katanya.
Ia mengakui pihaknya terlibat dalam pembuatan Perda tersebut. Namun, fokusnya adalah penataan, bukan pelarangan sepihak.
“Produk hukum diberlakukan karena kondisi terminal sepi. Harus ada cara cerdas dan tidak diusir,” katanya.
Pria yang akrab disapa Mimok ini meminta pengamen dan asongan diberikan seragam dan nomor urut agar mudah dalam proses pembinaan.
“Kalau mereka berbuat yang tidak baik, kan mudah mengidentifikasinya,” usulnya.(dem/hes)