JOGJA – Dugaan korupsi dalam proyek penghijauan pergola di Pemkot Jogja terus bergulir. Kasus itu kini memasuki pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ.
Terkait kasus ini, Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Jogja memilih diam. Organisasi yang menaungi para konstraktor itu memutuskan mencermati.
“Kalau ada anggota Gapensi yang mendapatkan pekerjaan tersebut, itu murni karena profesionalitas,” tandas Ketua Gapensi Kota Jogja Tri Harjanto kemarin (11/3).
Ia menegaskan, Gapensi sama sekali tak terkait dengan penunjukkan langsung proyek senilai Rp 4,3 miliar itu. Jika dari 26 rekanan tersebut ada anggota Gapensi yang turut mengerjakan proyek, ia mengaku hal itu tidak terkait dengan organisasi yang dipimpinnya. “Itu sudah masuk kebijakan dari masing-masing perusahaan,” tambahnya.
Soal proyek fisik di Pemkot Jogja, lanjut Tri Harjanto, Gapensi sebatas sebagai organisasi rekanan. Artinya, Gapensi tak tahu-menahu mengenai rencana proyek tersebut.
“Kalau ada lelang, itu pun kami ajukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Begitu pula dengan penunjukkan langsung,” jelasnya.
Seperti diketahui, Kejati DIJ terus melanjutkan pemeriksaan dugaan korupsi di pengadaan pergola. Kejati sudah memeriksa 12 lurah di Kota Jogja yang mendapatkan proyek. Proyek ini masuk dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Perubahan 2013.
Pmeriksaan yang akan berlanjut tak menutup kemungkinan menyentuh rekanan proyek. Kejati DIJ sudah mengantongi 26 rekanan yang mengerjakan proyek senilai Rp 147,9 juta per paket itu.
“Kalau anggota Gapensi ada yang dipanggil, itu menjadi ranah personal. Jadi, mau datang atau tidak, kami tidak bisa melakukan intervensi,” sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIJ Purwanta Sudarmaji mengatakan, pemanggilan 26 rekanan kontraktor itu sudah masuk rencana. Ini dilakukan untuk bisa mengetahui kejelasan dari pengerjaan proyek-proyek tersebut.
Terlebih, informasi yang beredar menyebutkan 26 rekanan itu hanya dipinjam namanya. Sedangkan pelaksana proyek-proyek tersebut adalah wakil rakyat. “Semua informasi kami cermati. Untuk kemudian dikembangkan,” jelas Purwanta.
Mengenai peminjaman nama perusahaan anggota Gapensi tersebut, Tri Harjanto juga mengaku tak tahu soal itu. Pihaknya akan mengecek kebenaran informasi tersebut untuk memastikan apakah ada anggotanya yang meminjamkan legalitas perusahaan mereka kepada anggota dewan.
“Kami akan cek dulu,” jelasnya.
Sebenarnya, sambungnya, tak ada aturan yang melarang peminjaman nama. “Selama pengerjaan yang dilakukan tak ada penyimpangan. Pengerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang ada,” terangnya. (eri/amd)