JOGJA – Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono kembali menegaskan komitmennya terhadap pengawasan penggunaan anggaran negera. Dia ingin anggaran dimanfaatkan sesuai tujuan dan efisien.
Untuk itu, pemkot butuh pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan oleh pegawai di lingkungan pemkot dan masyarakat. Ini agar tidak terjadi penggunaan anggaran abal-abal alias fiktif.
“Tokoh masyarakat, pegawai pemkot, dan warga harus paham dengan anggaran. Harus ikut mengawasi. Jangan sampai muncul anggaran abal-abal. Sebab, akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” terang Imam dalam sambutan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jogja di Balai Kota Jogja kemarin (11/3).
Dia menegaskan, pengawasan penggunaan anggaran perlu dilakukan. Sebab, anggaran pemkot disusun menggunakan basis aktivitas sehingga sudah terserap untuk pelaksanaan suatu kegiatan.
Wawali juga meminta seluruh lurah dan camat memberikan informasi mengenai jenis kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun masa angggaran. Mereka wajib menyerahkan daftarnya.
Selain itu, informasi rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan seyogianya ditempelkan di tempat terbuka. Ini sebagai wujud transparasi kepada masyarakat.
Masyarakat dapat mengakses informasi itu. Masyarakat juga dapat ikut melakukan pengawasan penggunaan anggaran.
Dalam musrebang tersebut, Imam secara blak-blakan menegaskan penggunaan anggaran harus sesuai pertuntukan yang jelas. “Masyarakat perlu paham sistem penganggaran pemerintah sehingga jika terjadi praktik penyelewengan dapat melaporkan,” ucapnya.
Selain itu, Imam meminta perlunya waspada pada masa tahun politik ini. Tahun politik terkait pelaksanaan pemilihan umum dinilai rawan memunculkan anggaran abal-abal. “Jangan sampai muncul kegiatan ujug-ujug di luar perencanaan. Ini akan memunculkan persoalan baru dikemudian hari,” tandasnya.
Dia menyatakan, adanya tim asistensi KPK di daerah dapat membantu pengawasan proses perencanaan anggaran. Termasuk kegiatan yang digelar pegawai di wilayah tanpa ada perencanaan. Jika hal itu terjadi maka dapat dipastikan anggaran tersebut abal-abal.
Imam berharap dibukanya Musrenbang untuk tahun 2015 tersebut dapat menambah kemajuan untuk Kota Jogja di masa depan. Apalagi, program perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara segera berlangsung. Program itu dapat berimbas pada pariwisata dan perekonomian.
“Perlu komitmen semua warga Jogja jangan memberikan perlindungan kepada produk luar negeri. Kalau bias, cintai produk lokal dalam negeri,” ungkapnya.
Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Ali Fahmi, yang hadir dalam musrenbang, meminta masyarakat perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di wilayah masing-masing. Sebaliknya, pemkot harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan dilakukan.
“Memang kita akui selama ini masyarakat melakukan proses pengawasan mentok di perencanaan saja, bukan pengawasan di saat kegiatan,” ujarnya. (hrp/amd)