JOGJA – Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DIJ Kementerian Pekerjaan Umum mewacanakan penerapan konsinyasi untuk menyelesaikan persoalan tanah di Flyover Jombor. Hal tersebut disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Publik.
Sistem konsinyasi itu yakni pemerintah menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan. Lantas, warga yang merasa memiliki tanah tersebut “berhadapan” dengan pengadilan.
Kepala Satker Heru Prayogo menyampaikan, rencana tersebut akan direalisasikan tahun ini. Sebab, target penyelesaian Flyover Jombor adalah September 2014.
Namun, dia belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan dilakukan. Sebab, pihaknya harus melakukan bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) DIJ.
“Kami ini kan pejabat fungsional yang bisa melakukan konsinyasi adalah pejabat stuktur dalam hal ini Kepala Dinas PUP ESDM DIJ (Rani Sjamsinarsi). Harus tahun ini (2014) karena tahun depan kami sudah harus menggarap flyover yang lain,” kata Heru kepada Radar Jogja kemarin (11/3).
Seperti diketahui, Pemprov DIJ berniat membangun flyover baru. Langkah ini ditujukan untuk mengatasi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Dua flyover itu direncanakan dibangun di perempatan Jalan Kaliurang dan perempatan Jalan Gejayan.
Pemprov sudah melakukan studi kelayakan atas rencana pembangunan kedua flyover itu. Studi dijalankan sejak beberapa tahun lalu.
Selain itu, pemprov juga sempat mewacanakan untuk membangun flyover di pusat kota. Tepatnya di perempatan Gondomanan. Lalu lintas di titik tersebut dinilai sudah begitu padat dan potensial terus meningkat.
Terkait penuntasan Flyover Jombor, sejauh ini belum ada kesepakatan dengan warga pemilik 19 kapling yang ada di bagian barat dan timur Jalan Magelang. Warga meminta sekitar Rp 10 juta per meter. Sementara tim appraisal independen memutuskan harga tanah Rp 4,5 juta.
Menurutnya, penolakan warga yang sangat keras ini memang tidak terduga. Saat masih dalam tahap perencanaan, saat itu sudah dibuat perhitungan mulai dari luas lahan hingga harga. Pihaknya juga mendatangkan tim appraisal independen supaya bisa menilai dengan objektif dari harga lahan tersebut dan tidak berpihak pada salah satu pihak baik pemerintah maupun warga.
Ternyata sebagian warga menolak harga yang ditetapkan tim appraisal. “Hal ini tidak terduga sebelumnya. Ternyata kejadian. Kami tidak berani bayar kalau harganya tidak wajar,” aku Heru.
Di lain sisi, menanggapi soal keluhan warga terhadap rusaknya jalan eksisting Flyover Jombor, Heru mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai melakukan perbaikan pada jalan yang berlubang.
Dia mengakui lubang tersebut bisa membahayakan pengendara karena kedalamannya ada yang sampai 20 centimeter. Pengerjaan dilakukan pada malam hari untuk memperbaiki lubang dan diaspal pada siang hari.
Dia menceritakan dilema yang dihadapi Satker. Menurut dia, warga yang belum mau menjual tanahnya melarang Satker untuk memperbaiki jalan di depan tanahnya.
“Saya heran dengan warga. Mereka kok begitu. Padahal yang di depan (tanah warga) itu kan jalan nasional,” kata dia.
Namun di sisi lain, lanjutnya, pihaknya bertanggung jawab dengan keselamatan pengendara yang melewati jalan tersebut. Secepatnya jalan eksisting harus diperbaiki.
“Kalau ada pengendara yang kecelakaan yang menghadapinya atau bertanggungjawab kan bukan warga tapi kami. Jadi harus kami perbaiki,” terangnya.
Disampaikan Heru, target Flyover Jombor memang selesai pada September nanti. Tapi, pihaknya berencana membuka lalu lintas (open traffic) pada Maret ini.
Satker akan melakukan pengecekan ulang terhadap flyover sebelum dilalui kendaraan. “Semoga bisa Maret ini. Doakan saja,” jelasnya.
Kepala Dinas PUP ESDM Rani Sjamsinarsi belum bisa dimintai konfirmasi soal konsinyasi tanah Flyover Jombor kemarin. Namun, beberapa hari lalu Rani mengatakan pihaknya sudah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ untuk melakukan validasi terhadap tanah Sultan Ground yang ada di barat Jalan Magelang.
Karena, ujarnya, di atas tanah tersebut juga masih terjadi persoalan. Warga yang menempati mengatakan bahwa tidak ada tanah SG di wilayah itu. “Kami sudah meminta BPN untuk memvalidkan itu,” terang Rani.
Berdasarkan data dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional DIJ Kementerian Perkerjaan Umum yang diserahkan pada DPRD DIJ diketahui untuk menyelesaikan flyover tersebut butuh 9.155 meter persegi lahan yang harus dibebaskan. Hingga akhir 2013 ada sebanyak 7.076 meter persegi lahan. Rinciannya, dibebaskan menggunakan dana APBN 2011 seluas 3.955 meter persegi, APBN 2013 (338 meter persegi), APBD DIJ 2010-2012 (2.258 meter persegi), dan APBD Sleman (525 meter persegi).
Sedangkan lahan yang masih harus dibebaskan berkisar 2.079 meter persegi atau berkisar 22,71 persen. Lahan-lahan tersebut ada di sisi timur Jalan Magelang seluas 855 meter persegi dan sisi barat 190 meter persegi. Ada pula tanah kasultanan eks PT KAI/NIS seluas 1.034 meter persegi. (hed/amd)