SLEMAN – Diskriminasi terhadap penyandang difabel ternyata belum lepas dari dunia pendidikan. Secara jelas diskriminasi terjadi pada Seleksi Nasional Masuk Pergruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Diskriminasi tersebut ditemukan di laman panitia SNMPTN. Dalam website resmi yang dikelola panitia SNMPTN dan Majelis Rektor PTN Indonesia dinyatakan bahwa seorang calon peserta SNMPTN disyaratkan tidak tunanetra, tidak tunarungu, tidak tunawicara, tidak tunadaksa, tidak buta warna keseluruhan dan tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian. Persyaratan yang dikeluarkan panitian SNMPTN menimbulkan kecaman dari aktivis hak asasi manusia dan organisasi difabel.
Di DIJ, gugatan terhadap persyaratan SNMPTN diusung 35 organisasi masyarakat difabel yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Difabel DIJ. Penolakan diskriminasi tersebut diungkapkan dengan mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia. Persyaratan SNMPTN bagi difabel dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
Direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab), M. Joni Yulianto menjelaskan surat untuk Presiden sebagai upaya mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Panitia SNMPTN dan Majelis Rektor mencabut persyaratan yang menghalangi difabel menjadi peserta SNMPTN.
“Bagi kaum difabel, persyaratan SNMPTN 2014 jelas akan membunuh harapan mereka untuk menjadi peserta SNMPTN. Hak mereka untuk mengembangkan minat, bakat dan kecerdasan di PTN akan tertutup,” kata Joni membacakan sebagian isi surat yang dikirimkan kepada SBY di Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (12/3).
Joni menegaskan persyaratan SNMPTN jelas menyalahi UU yang ada. Seperti dalam Pasal 12 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk pendidikan. Bahkan pada pasal 4 ayat 1 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
“Dengan adanya UU tersebut jelas persyaratan yang dikeluarkan oleh panitia SNMPTN inkonstitusional serta melanggar HAM dan prinsip hukum,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Direktur PSLD UIN Sunan Kalijaga Rofah mengatakan pembatasan pemilihan prodi bagi difabel tidak bisa diterima. Hal tersebut sama saja merendahkan kemampuan para kaum difabel.
“Seharusnya prodi-prodi tersebut tidak perlu mengeluarkan syarat bagi difabel. Saya yakin difabel pun akan mengukur kemampuannya untuk kuliah di suatu prodi,” jelasnya.
Rofah bersama dengan aktivis HAM dan organisasi difabel akan melakukan pembicaraan dengan pimpinan PTN yang ada di DIJ untuk meninjau kembali kebijakan yang telah dikeluarkan. “Untuk UIN Sunan Kalijaga per tanggal 11 Maret 2014 melalui surat keputusan rektor mencabut persyaratan SNMPTN bagi difabel di sejumlah prodi,” terangnya.
Di UIN Sunan Kalijaga, kata Rofah, kini terdapat 35 mahasiswa penyandang difabel di berbagai jurusan. “Bahkan di antara mereka ada yang berprestasi dan mengungguli mahasiswa normal,” jelasnya. (bhn/iwa)