MUNGKID – Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) mendapat tentangan. Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal (GNP) 33 UUD 1945 menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, kemarin (12/3). Mereka menuntut mekanisme pelayanan kesehatan dikembalikan sesuai amanat Pasal 28 UUD 1945. Jadi, bukan sesuai UU yang baru tersebut.
“UU BPJS dan SJSN tidak cocok diberlakukan di Kabupaten Magelang yang mempunyai sumber daya alam (SDA) melimpah. Karena, Kabupaten Magelang memiliki Gunung Merapi, Menoreh, dan sumber daya alam lainnya yang begitu melimpah. Jika potensi ini dikelola dengan benar, hasilnya bisa dipakai membiayai kepentingan rakyat, termasuk pelayanan kesehatan tersebut,” tegas Koordinator aksi, Wahyu Sukma Hadi.
Menurutnya, adanya BPJS dan SJSN, justru membuat rakyat miskin semakin sengsara. Karena, untuk mendapatkan kesehatan, warga harus membayar premi.
“Kami juga melihat banyak orang yang mendaftar BPJS terpaksa dan terhimpit, karena sakit. Bagi kami, ini mempersempit pelayanan masyarakat miskin,” kritiknya.
Ditambahkan Wahyu, pelayanan kesehatan pada masyarakat perlu ditingkatkan. Aksi penolakan UU BPJS dan SJSN ini dilakukan dua kali. Ia menegaskan, aksi kemarin (12/3) merupakan bentuk ketidakpuasan warga pada UU BPJS yang diberlakukan pemerintah sejak Januari 2014.
Wahyu menegaskan, pemberlakukan UU BPJS dan SJSN tidak memihak rakyat. Karena kebijakan itu merupakan praktik penipuan berkedok jaminan sosial. Kebijakan itu hanya berisi cara menghimpun dana dari rakyat secara paksa.
“Karenanya, kami meminta tuntutan kami dikabulkan,” jelasnya.
Aksi menolak BPJS ini dilakukan dengan aksi long march. Mereka berjalan dari Lapangan Drh Soepardi hingga di kantor dinas kesehatan (dinkes) setempat yang berjarak sekitar satu kilometer.
Menanggapi aksi tersebut , Kepala Bidang Promosi dan Layanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Magelang, Amman mengaku, akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini untuk ditindaklanjuti ke tingkat pusat.
“Kami tetap menampung semua aspirasi. Regulasi menjadi kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.(ady/hes)