JOGJA – Pemerintah bertekad memperketat badan usaha yang lalai memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan. Pemerintah baik di level pusat maupun daerah bisa mencabut izin usaha milik badan usaha yang dinilai lalai. Ini sesuai amanah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Saat ini Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sedang menyosialisasikan ke badan-badan usaha tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun depan program universal coverage itu diharapkan sudah banyak diikuti perusahaan.
“Saat ini baru Kota Jogja yang sudah melakukan sosialisasi ke badan usaha,” kata Kepala Cabang Utama BPJS Jogjakarta Donny Hendrawan saat media briefing di Hotel Grand Aston Jogja kemarin (12/3).
Ia menjelaskan, sosialisasi ini dilakukan terutama untuk menyadarkan perusahaan yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan social tenaga kerja (Jamsostek) atau sekarang disebut BPJS Ketenagakerjaan. “Makanya, sekarang ini BPJS Ketenagakerjaan juga kami gandeng,” tandasnya.
Kewajiban badan usaha itu, lanjut dia, berlaku merata di semua perusahaan. Itu berlaku di perusahaan yang memiliki ribuan karyawan atau hanya dua karyawan. Semua perusahaan akan disurati atau oleh didatangi tim gabungan.
“Kami jemput bola agar bisa efektif menyasar ke badan usaha,” terang dia.
Menurutnya, mekanisme pembayaran premi sudah diatur. Sesuai petunjuk teknis dinyatakan sampai 1 Juli 2014 ditentukan sharing dari perusahaan sebesar 4,5 persen. Sedangkan untuk karyawan dipotong 0,5 persen. Premi dibayar dari besaran gaji yang diterima karyawan.
Peserta program ini berhak mendapat fasilitas perawatan inap. Mereka dapat menikmati kelas I atau II. “Jadi, manfaatnya juga jelas dirasakan. Bukan hanya menuntut perusahaan,” ujarnya.
Terkait sosialisasi, sejauh ini baru Dinsosnakertrans Kota Jogja yang sudah melakukan. Badan usaha yang belum mengikuti program ini masih diberi kesempatan sampai akhir 2014.
Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Hadi Muhtar mengakui, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari inventarisasi badan usaha yang belum memberikan hak jaminan kesehatan kepada karyawan. “Kalau besok sudah resmi berlaku, kami bisa lakukan penertiban dengan rekomendasi pencabutan izin usaha, ” terangnya. (eri/amd)