JOGJA – Ombusdman Republik Indonesia (ORI) Pusat siap turun tangan membantu penuntasan proyek pembangunan Flyover Jombor. ORI akan memediasi persoalan terkait pembebasan tanah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) DIJ Rani Sjamsinarsi mengatakan, rencananya pada pekan ketiga Maret ini ORI akan menggelar audiensi. Kegiatan itu melibatkan pihak DPUP ESDM dan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional DIJ Kementerian Pekerjaan Umum dengan warga pemilik lahan di sekitar flyover.
Dia mengatakan, beberapa waktu lalu warga menemui ORI Pusat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, ORI belum memberikan jawaban secara resmi.
“Kemarin saya dihubungi oleh Ombusdmen untuk audiensi sekali lagi. Saya siap bertemu dengan masyarakat dan saya harap masyarakat juga bisa memahami kami (pemerintah),” kata Rani saat ditemui di kompleks Kepatihan Pemprov DIJ kemarin (12/3).
Dua hari lalu Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional DIJ Heru Prayogo menyampaikan rencana konsinyasi untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut. Sistem konsinyasi yakni pemerintah menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan. Selanjutnya, warga yang merasa memiliki tanah tersebut berhadapan dengan pengadilan.
Rani melihat opsi konsinyasi sebagai pilihan pamungkas. “Saya prinsipnya kalau bisa untuk tidak konsinyasi sebaiknya kita rembukan saja. Mereka kan warga kita sendiri,” kata mantan kepala Biro Umum Humas dan Protokol tersebut.
Namun, lanjutnya, perlu dicatat bahwa pemerintah punya regulasi yang harus diikuti. Pemerintah tidak bisa membayar di luar harga appraisal. Bila hal tersebutkan dibiarkan maka pejabat dinilai melanggar regulasi. “Sementara ini harga Rp 4,5 juta itu mentok ya. Kalau mentok (tak ada titik temu soal harga secara kekeluargaan) ya konsinyasi. Bu Arie (Kepala Badan Pertanahan Nasional DIJ) juga sarankan konsinyasi. Tapi saya harapkan nggak dulu deh,” tambah dia.
Upaya rembukan tersebut setidaknya akan diupayakan tahun ini. Namun, masih tidak juga didapatkan kesepakatan, konsinyasi sebagai upaya pamungkas akan dilaksanakan.
“Kalau sampai akhir tahun ini gak bisa, ya konsinyasi,” tandasnya.
Hingga kini ada 19 warga yang belum mau menjual tanahnya untuk Flyover Jombor. Berdasarkan data dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional DIJ Kementerian Perkerjaan Umum yang diserahkan pada DPRD DIJ diketahui untuk menyelesaikan flyover tersebut ada 9.155 m2 lahan yang harus dibebaskan.
Hingga akhir tahun 2013 ada sebanyak 7.076 meter persegi lahan yang sudah dibebaskan. (hed/amd)