JOGJA – Keputusan tersangka dugaan korupsi hibah Persiba HM Idham Samawi yang mengembalian uang Rp 11,6 miliar ke kas Pemkab Bantul direspons Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ.
Untuk memperjelas maksud pengembalian uang tersebut, tim penyidik yang diketuai Pindo Kartikani SH melakukan pemeriksaan terhadap Idham, kemarin (13/3). Dalam pemeriksaan, Idham mengatakan tidak ingin ada kerugian negara dalam pemberian hibah oleh Pemkab Bantul ke Persiba melalui KONI Bantul pada 2011 lalu. “Pengembalian itu atas inisiatif Pak Idham sendiri,” kata Penasihat hukum Idham, Augustinis Hutajulu kepada wartawan usai mendampingi klienya di kejati, kemarin (13/3).
Hutajulu menambahkan, kliennya berpendapat perkara hibah Persiba bukan ranah tindak pidana tapi mal-administrasi. Menurutnya, masalah itu muncul karena ada kekeliruan pencairan hibah yang bersumber dari ketidaksempurnaan administrasi. Hanya, Hutajulu tidak menyebutkan secara detil administasi mana yang dianggap keliru. “Karena mal-administrasi, Pak Idham berinisiatif mengembalikan supaya tidak ada kerugian negara. Jadi uang yang dikembalikan jumlahnya sama dengan nilai hibah Rp 12,5 miliar,” tandas Hutajulu.
Pengacara asal Jakarta ini membantah bila pengembalian tersebut dianggap sebagai upaya menghambat aparat kejati dalam mengusut perkara yang membelit kliennya. Ia tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan. “Pengembalian uang murni inisiatif pribadi bukan rekomendasi Inspektorat,” ungkap Hutajulu.
Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati DIJ, Purwanta Sudarmaji SH mengatakan tersangka Idham Samawi (IS) ditanya seputar pengembalian uang ke kas Pemkab Bantul. Kepada penyidik, Idham menerangkan pengembalian terjadi hingga tiga kali. Pertama, uang dikembalikan pada 18 Juli 2013 sebesar Rp 740,9 juta. Uang itu berasal dari pemilik tour and travel Maryani. Kedua, pengembalian terjadi pada 28 Februari 2014 69,3 juta. Pengembalian dilakukan oleh Bendahara Persiba, Dahono. “Sedangkan pengembalian uang Rp 11,6 miliar pada 6 Maret lalu berasal dari tersangka IS sendiri,” kata Purwanta, kemarin.
Purwanta menegaskan, pengembalian dana hibah Persiba tidak memengaruhi penyidikan. Berdasarkan pengalaman kejaksaan, pengembalian uang korupsi biasanya menjadi pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara tersebut. “Penyidikan tetap jalan sesuai Pasal 4 UU Tipikor,” jelas Purwanta.
Direktur Indonesia Corp Monitoring (ICM), Tri Wahyu KH mengapresiasi komitmen Kepala Kejati DIJ, Suyadi SH yang akan tetap meneruskan penyidikan hibah Persiba. Untuk menjamin komitmen tersebut, ICM mengajak seluruh lapisan masyarakat penggiat antikorupsi ikut mengawasi proses penyidikan yang tengah dilakukan kejati.”Masyarakat harus ikut mendukung keputusan kejati yang melanjutkan penyidikan dugaan korupsi hibah Persiba,” kata Tri Wahyu, kemarin (13/3).
Tri Wahyu mengingatkan sesuai Pasal 4 UU No 31/1999 junto UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian tidak menghapus tindak pidana. “Pengembalian hanya menjadi unsur meringankan saja bagi jaksa penuntut atau majelis hakim,” tambah Tri Wahyu.
Agar perkara hibah Persiba masuk ke pengadilan, Tri Wahyu meminta BPKP segara merampungkan audit penggunaan dana hibah Persiba. Selanjutnya, penyidik dapat segera melimpahkan perkara ini ke jaksa penuntut untuk diteruskan ke Pengadilan Tipikor. “BPKP jangan mau didikte oleh pihak-pihak yang tidak pro pemberantasan korupsi,” jelas Tri Wahyu. (mar/din)