BANGUNTAPAN – Pendirian tower BTS (base transceiver station) salah satu provider di wilayah Sorowajan, Banguntapan ditolak warga. Alasannya, pemborong tidak memiliki dokumen perizinan, meskipun tower setinggi 22 meter tersebut sejak empat bulan lalu telah berdiri dan siap dioperasikan.
Mukhtar, seorang warga RW 08 mengatakan, sejak awal proses pendirian warga telah berulang kali meminta kepada pemborong agar menunjukkan kelengkapan dokumen perizinan. Hanya saja, usaha tersebut sia-sia. “Sampai sekarang nggak bisa menunjukkan surat izinnya,” keluh Mukhtar kemarin (13/3).
Mukhtar mengakui selain berdiri di atas tanah milik warga, lokasi pendirian tower terletak di RT 04 RW 09. Hanya, lokasinya berdampingan dengan wilayah RW 08. Idealnya, selain warga RW 09, pihak pemborong seharusnya juga mengajak komunikasi dengan warga RW 08. “Padahal di RW 08 ada sekitar 500 KK (kepala keluarga). Pemborong nggak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya,” ujarnya.
Menurut dia, pada awal bulan ini sebenarnya warga bersama perangkat RW 08 pernah menggelar koordinasi dengan pihak pemborong. Hasilnya, pihak pemborong belum dapat memastikan kelanjutan pendirian tower. Tak hanya itu. Akhir Februari lalu warga juga pernah diundang dinas perizinan Bantul. Tujuannya dinas meminta klarfikasi terkait keberatan warga. “Kalau dinas berjanji tidak akan mengeluarkan izin,” klaimnya.
Senada diungkapkan warga lainnya bernama Marjono. Menurut dia, sampai kapan pun warga tidak akan memberikan persetujuan atas pendirian tower di sekitar rumah mereka. Meskipun di kemudian hari dinas terkait menerbitkan izin. Bahkan, warga mengancam akan merobohkannya jika tower BTS tersebut dioperasikan.”Karena mereka nggak nguwongke. Bukan masalah kompensasi atau apa. Pendirian tower ada mekanisme perizinannya. Salah satunya sosialisasi terlebih dahulu. Ini kok seenaknya saja,” ketusnya.
Sejak akhir bulan lalu, lanjutnya, warga menyegel tower. Itu menyusul adanya intruksi dari pihak provider. Selain itu, di sisi utara pagar yang mengitari tower juga terpampang spanduk yang dipasang warga.”Itu sebagai bentuk penolakan warga,” jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD Bantul Aslam Ridlo menjelaskan, pendirian tower BTS harus disertai dokumen perizinan. Di samping itu, lokasi pendirian juga berada di zona cellplane yang telah diatur dalam regulasi.(zam/din)