Rencana pembangunan bandara di Temon masih jauh dari kenyataan. Warga pun terbelah, kelompok yang setuju dan menolak pembangunan bandara. Pendataan warga terdampak harus dilakukan, pemkab pun melakukannya dengan dua cara.
ALI MUFID, Wates
CARA pertama yakni mendatangi warga yang memang mendukung pembangunan bandara. Cara kedua memakai data yang dimiliki setiap pedusunan. Cara yang kedua tersebut dilakukan bagi warga yang menolak rencana pembangunan bandara.
Terkait pendataan warga terdampak pembangunan bandara di Temon, Pemkab Kulonprogo akan membedakan mekanisme pendataan. Warga yang bersedia dengan adanya rencana pembangunan, pendataan dilakukan langsung oleh kepala dusun. Sedangkan warga yang menolak, pendataan dilakukan melalui data warga yang dimiliki kepala dusun.
Rencana pembangunan megaproyek bandara Temon masih terjadi pro dan kontra. Sebagian warga tetap menolak, sebagian lainnya menerima rencana pembangunan itu.
Camat Temon Djaka Prasteya menyatakan dua mekanisme pendataan warga terdampak rencana pembangunan bandara itu bertujuan agar memudahkan pendataan warga. Pendekatan kepada warga yang menolak tetap dilakukan.
“Mekanismenya seperti itu. Namun terlepas dari pendataan, kami tetap melakukan pendekatan kepada warga yang menolak,” kata Djaka di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo (13/3).
Dia tak menolak anggapan jika mekanisme tersebut bisa menjadi serangan balik kepada pemkab. Sebab, warga yang menolak tidak pernah didatangi, namun tetap dilakukan pendataan. Pendataan kecamatan sampai level pedukuhan tidak bisa dilakukan. Sebab, di satu sisi pendataan warga terdampak bandara harus tetap dilakukan, di sisi lain ada juga yang menolak.
Namun, pendataan warga terdampak bandara tetap bisa selesai sesuai 5 sampai 10 hari. Adapun pendataan itu dilakukan di Desa Jangkaran, Kebonrejo, Sindutan, dan Temon Kulon.
“Untuk pemerintah Palihan dan Glagah, karena jumlah warga terdampak cukup banyak, mereka minta pendataan lebih lama,” kata dia.
Sementara itu Ketua Kepedulian Sosial Desa (KSD) Mitra, Kamardi mengatakan baik dukungan dan penolakan terkait megaproyek ini, dinilai terlalu dini. Apalagi masih banyak proses yang ditempuh sebelum realisasi pembangunan bandara itu dilakukan.
“Yang terpenting selama pembangunan bermanfaat bagi masyarakat tidak masalah,” jelasnya.
Terkait pendataan warga terdampak bandara, sebetulnya kebijakan pemkab tak bisa dielakan. Apalagi selaku kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan bandara selama bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah seharusnya memberi pengertian kepada warga yang terdampak sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemahaman.
“Apapun itu, peran pemerintah desa berperan besar. Sebab berfungsi sebagai pengendali masyarakat dan memiliki jalur mekanisme yang legal dan jelas,” kata dia. (*/iwa)