JOGJA – Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) DIJ mencermati kegiatan sosialisasi caleg perempuan yang digelar di lingkungan Pemkot Jogja Minggu pagi (16/3). Kegiatan itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran kampanye.
Mencium adanya potensi pelanggaran, tim Bawaslu DIJ melakukan upaya pencegahan. Mereka meminta panitia kegiatan itu tidak melakukan pemaparan para caleg.
Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIJ Sri Werdiningsih meminta agar panitia acara mematuhi aturan yang ada. Sempat terjadi adu argumen selama sekitar sepuluh menit antara panitia dengan Bawaslu. Akhirnya terjadi kesepakatan yakni acara dilanjutkan dengan syarat tidak boleh memaparkan visi misi partai, menyebutkan nomor urut caleg, daftar pilih caleg, dan tidak boleh ada atribut partai.
“Kami ambil jalan tengahnya. Acara tetap berjalan dan panitia harus mematuhi aturan yang sudah ada. Tetapi kami mengawasi sampai selesai jika terjadi pelanggaran kami tidak segan memberhentikan acara ini,” terang Werdiningsih di depan rumah dinas wali kota Jogja kemarin (16/3).
Acara yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bersama UNDP itu melibatkan seluruh caleg perempuan di Jogjakarta. Menurut Bawaslu, lembaganya tidak mempersoalkan sosialisasi caleg perempuan. Hanya, mereka tidak mengizinkan pemaparan seputar partai atau caleg. Apalagi, kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan pemkot.
Ketua Pantia Sosialisasi Caleg Perempuan Memberi Arti Hery Rahmadi menampik sosialisasi tersebut sebagai bentuk kampanye. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk ajakan kepada mayarakat agar melihat hak-hak perempuan untuk duduk di pemerintahan dan legislatif dilindungi undang-undang.
“Ini bukan kampanye tetapi sosialiasi. Kita melihat dari 497 daerah, ada 100 kabupaten dan kota tidak terwakili kaum perempuan. Dan ada 100 daerah hanya satu kaum perampuan yang mewakili,” ucapnya.
Hery menambahkan, digelarnya acara ini sebagai bentuk keseimbangan demokrasi untuk kaum perempuan. Di mana, kata dia, perempuan lebih paham untuk mengawasi isu-isu atau persoalan tentang perempuan baik itu perdagangan perempuan maupun hak-hak perempuan.
Di sisi lain, Bawaslu meminta agar aparat bertindak tegas dalam penertiban atribut peraga kampanye (APK). Seharusnya petugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) tegas menertibkan APK sesuai rekomendasi dari Panwaslu.
“Selama ini penertiban APK tidak tuntas karena tidak ada ketegasan. Bahkan ada penghadangan upaya penertiban. Seharusnya petugas dapat melakukan tindakan lebih tegas jangan sampai kalah sebagai penegak hukum,” katanya.
Banyaknya APK yang dipasang di tiang listrik, tiang telepon, dan pohon. Menurutnya, negara atau pemerintah tidak boleh kalah dengan segala bentuk pelanggaran. Untuk itu perlu tindakan tegas.
Werdiningsih menambahkan, lembaganya juga memberi perhatian khusus terhadap pelibatan anak-anak dalam kampanye. Dia mengakui dalam undang-undang tentang pemilu tidak ada aturan rinci mengenai larangan peserta kampanye membawa anak. (hrp/amd)