MAGELANG – Di tengah padatnya agenda kunjungan ke Magelang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyempatkan berdiskusi dengan peserta seminar nasional yang digelar Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Keluarga Besar Marhaenis (KBM) Bali. Kegiatan yang diadakan di Hotel Inna Garuda Bali tersebut menampilkan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof JE Sahetapy, Ketua DPP KMB Pusat Prof Sudigdo Ady. Seminar tersebut membedah Pasal 33 UUD 1945 dalam persepsi gotong-royong kekinian.
Lewat peralatan telekonference di Kantor Telkom Magelang, pria yang akrab disapa Abah ini menyampaikan pandangannya soal pasal tersebut. Dahlan didampingi beberapa koleganya dan pimpinan Telkom Jateng dan Telkom Magelang.
“Saya pernah sampaikan ini bahwa Presiden RI tidak melanggar UUD sebagaimana dalam pasal tersebut. Tapi ada beberapa yang belum terlaksana, karena perekonomian saat ini masih dipegang sistem korporasi,” ungkap Dahlan yang disambut tepuk tangan dari para guru besar dan puluhan audiensi di Bali, kemarin (16/3).
Dahlan juga mengakui, presiden RI sekarang dan yang menjabat sebelumnya belum pernah menjalankan amanat pasal tersebut. Salah satunya, menyangkut ekonomi kekeluargaan yang dibentuk melalui koperasi dengan azas gotong-royong dan kebersamaan yang kuat. Ini terjadi karena berbagai alasan yang realistis. Menurutnya, pelaksanaan gotong-royong menjadi inti amanat Presiden RI pertama, Soekarno waktu itu. Tetapi, saat ini ajarannya dinilai jauh berbeda. Lebih lagi menyangkut ekonomi kegotong-royongan.
“Seorang presiden dihadapkan pada kesulitan masalah ekonomi yang diatur kekeluargaan. Tetapi yang seperti apa? Apakah jika seperti ini bisa membuat kemakmuran masyarakat dan negara,” paparnya.
Pria yang pernah menjabat direktur PLN ini memaparkan, Indonesia pernah mendasarkan ekonomi yang sifatnya kapitalisme pada 1967. Sejak itu, Indonesia dihadapkan pada situasi, di mana terjadi benturan kenyataan.
“Padahal, Pasal 33 UUD pernah diterapkan dalam ruang lingkup ekonomi keluargaan (koperasi). Tetapi yang dominan adalah korporasi kapitalis. Inilah faktanya,” ungkapnya.
Saat ekonomi Indonesia yang sudah maju seperti ini, sekarang merupakan momen tepat untuk menciptakan terobosan dan rumusan cemerlang dari sisi perekonomian.
“Jika sistem mengacu pada korporasi kapitalis, besar kemungkinan guncangan baru akan datang dan jelas merugikan rakyat,” katanya mengingatkan.
Ditambahkan Dahlan, bila terjadi masalah di tubuh Pasal 33, harus dituntaskan. Ia mengajak semua pihak bersama-sama memperjuangkan maksud dari UU tersebut.
“Ayo, maksud Pasal 33 harus diperjuangkan. Sehingga tidak ada lagi pemerintahan yang tidak menjalankan Pasal 33 dan perekonomian negara lebih maju lagi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Sahetapy mengemukakan, Pasal 33 UUD 1945 merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga harus bisa dilaksanakan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.
“Perekonomian masyarakat dikembangkan secara maksimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia. Masalahnya, tindakan korupsi terjadi di mana-mana yang merupakan penyakit dan hambatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Butuh sebuah pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Ketua Umum Yayasan Kepustakaan Bung Karno (YKBK) Gus Marhaen yang juga jadi pembicara mengaku, upaya pembangkitan UU Pasal 33 adalah wujud perubahan sejarah baru. Gus Marhaen, tokoh muda Bali yang memiliki hubungan erat dengan tokoh politik nasional dan tokoh masyarakat Bali mengapresiasi langkah Dahlan untuk ikut memperjuangkannya.
“Saya titipkan persoalan ini pada Dahlan, karena dia jadi pembantu RI 1 sebagai Menteri BUMN. Saya juga ingatkan pada rakyat, bahwa adil dan sejahtera merupakan hak untuk sama rasa dan sama bahagia,” katanya.(dem/hes)