CANGKRINGAN- Sepertinya sudah tak terhitung lagi pelanggaran yang dilakukan para penambang dan sopir truk pengangkut pasir dari lereng Gunung Merapi. Keseriusan dari pemerintah dalam hal pengawasan pun menuai protes.
Dari pantauan Radar Jogja, tidak hanya penambang yang menempatkan alat berat (back hoe) di kawasan rawan bencana yang dilarang untuk hunian oleh pemerintah. Sopir pengangkut muatan material juga nekat melintas di jalur evakuasi. Padahal pemerintah daerah telah membuatkan jalur tambang, khusus untuk dilalui truk material.
Kondisi itu tentu saja sangat menggangu kenyamanan masyarakat setempat. “Bagaimana lagi, jam tiga pagi sudah beraktivitas. Truk lalu lalang, suaranya nggak karuan,” keluh Nurhayati, warga Wukirsari kemarin (16/3).
Truk yang melaju ke arah utara menuju sumber tambang, bagi Nurhayati, tidak terlalu jadi soal. Hanya, sopir truk sering melaju kencang dan cenderung ugal-ugalan karena bak kosong. Sebaliknya, saat turun gunung, banyak truk mengalami pecah ban, sehingga menggangu arus lalu lintas dan menimbulkan polusi debu. “Kalau ban bocor itu bikin kaget, apalagi di pagi buta,” lanjutnya.
Kondisi itu pula yang mengakibatkan jalan evakuasi rusak parah dengan banyak lubang.
Keberadaan jalur tambang memang banyak minus dan plusnya. Jalan selebar 4-5 meter itu hanya berupa tumpukan batu dengan tanah liat. Saat hujan, jalanan kembali becek. Saat dilalui roda truk, jalan ambles hingga merusak parit yang menjadi saluran irigasi. Itu berakibat jalan menyempit bagian tepi yang berbatasan dengan irigasi terkikis air.
Camat Cangkringan Bambang Nurwiyono membenarkan kondisi itu. Dia menyesalkan minimnya pengawasan dari pemerintah setempat. Dari pantauannya, tidak kurang 80 persen truk pasir yang beroperasi di lereng Merapi melintas di jalur evakuasi. “Itu harusnya dipasang talud. Kalau didiamkan saja, ya percuma,” sesalnya.
Bambang mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan segera membangun talud jalur tambang. Dia juga berharap Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi turut bertindak. Setidaknya memasang rambu-rambu larangan melintas di jalur evakuasi bagi truk tambang. “Ini tak boleh tebang pilih. Kalau memang masih melanggar, ditindak. Tidak boleh tebang pilih,” tegasnya.
Bambang berharap, pemerintah tidak hanya membuat aturan, tetapi juga mengetatkan pengawasan. Di sisi lain, dia mendesak para sopir truk agar mengindahkan aturan yang ada. “Saya memang minta jalur tambang diperbaiki dulu. Kalau beres, semua truk harus kembali lewat sana. Melanggar, ditilang,” tandas Bambang. (yog/din)