PROTES: Para pengurus Partai Nasdem Kulonprogo melaporkan dugaan perusakaan atribut kampanye ke panwaslu setempat, kemarin.
WATES – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kulonprogo dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Nasdem Kecamatan Nanggulan melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Yakni berupa perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) ke Panwaslu Kulonprogo.Dugaan itu muncul setelah terjadi pencopotan APK Parpol Nasdem di Pedukuhan Karangwetan, Donomulyo, Nanggulan (14/3). Namun, materi pelaporan tak ada unsur pidana pemilu, sehingga Panwaslu mengimbau pengurus partai melaporkannya ke Polres Kulonprogo.Bendahara DPD Nasdem Kulonprogo Kawid Mujiana mengatakan, kedatangannya ke Panwaslu berkaitan dugaan tindak pidana Pemilu pencopotan APK Partai Nasdem. Bentuk laporan yang disampaikan, yaitu pencopotan bendera oleh orang tak dikenal. Meski belum diketahui pelakunya, dia tetap melaporkan kejadian ini ke Panwaslu sebagai upaya penegakan hukum. “Kami laporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Atribut kami yang terpasang di Donomulyo, dicopot orang tak dikenal,” kata Kawid di Kantor Panwaslu Kulonprogo (17/3).Kawid menjelaskan, telah dipasang sembilan APK di Kecamatan Nanggulan. Namun dari jumlah itu, delapan APK hilang, sedangkan satu APK dirusak Jumat (14/3) lalu. Pihaknya tidak ingin menduga siapa pelaku perusakan APK. Hal itu untuk menghindari konflik horizontal pesta demokrasi.Terkait materi laporan yang disampaikan ke Panwaslu, DPD Nasdem Kulonprogo belum bisa membuktikan materinya. Sehingga meskipun ada dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, hal itu tidak cukup untuk menjerat pelaku selama bukti-bukti yang disertakan belum memenuhi ketentuan. “Kami sudah foto lokasi pemasangan APK yang dirusak. Selanjutnya, biar menjadi catatan Panwaslu. Paling tidak memberikan pelajaran politik yang santun kepada peserta pemilu,” ujarnya.Sementra itu Ketua Panswaslu Kulonprogo Pujarasa Satuhu menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan terkait persoalan ini. Namun panwaslu belum bisa menindaklanjuti karena terkendala persyaratan material yang belum lengkap.”Sudah ada saksi dan barang bukti, tapi terlapornya belum ada. Jadi kami memberikan waktu tujuh hari untuk melengkapi syarat material tersebut,” kata Pujarasa.Dengan begitu panwaslu memberikan masukan kepada pengurus partai agar melaporkannya ke Polres Kulonprogo. Sebab, selama belum dilengkapi persyaratan material, maka bisa masuk dalam tindak pidana murni. (fid/iwa)