MUNGKID – Sudah empat hari ini, kegiatan produksi PT Mekar Armada Jaya (MAJ) Mertoyudan tidak berjalan normal. Ini dikarenakan ratusan pekerja di bagian stamping perusahaan karoseri tersebut melakukan aksi mogok kerja.
Mereka mogok kerja sejak Jumat (14/3). Di gudang stamping bagian belakang, para pekerja hanya duduk-duduk. Tak banyak aktivitas yang dilakukan. Para pekerja juga sempat membentangkan spanduk terkait aksi mereka. Isinya menuntut keadilan pada perusahaan.
“Sebelum tuntutan kami dipenuhi, kami terus mogok kerja,” tegas Ketua Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT MAJ, Edi Sumekto, kemarin (17/3).
Menurut Edi, aksi mogok kerja dilakukan karena terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan. PHK dilakukan pada 70 pekerja dan dinilai tanpa alasan yang jelas. Lewat aksi mogok tersebut, para pekerja menyampaikan delapan tuntutan pada perusahaan untuk dipenuhi. Di antaranya, mempekerjakan kembali karyawan yang di PHK dan pemberian bonus tanpa diskriminasi.
“Kami menuntut pengembalian karyawan yang diperbantukan di bagian lain, status hubungan kerja tiga bulan ke atas menjadi karyawan tetap, dan kami minta hak cuti. Serta, pengupahan sesuai masa kerja dan jaminan yang layak untuk karyawan,” paparnya.
Dijelaskan, aksi mogok kerja terpaksa dilakukan karena musyawarah dengan perusahaan tidak menemui titik temu. Beberapa jadwal
perundingan yang dilakukan buruh dan perusahaan juga gagal.
“Karyawan mengajukan perundingan beberapa kali, yaitu pada 20, 21, 24, 27 Februari, serta pada 6 Maret lalu. Namun, perundingan dengan perusahaan seolah dipersulit,” ungkapnya.
Ia mengaku, aksi mogok ini sesuai Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Jadi, mogok kerja tetap sah sesuai hukum. Karena, para pekerja sudah memberitahu perusahaan sejak Kamis (6/3).
“Kami membantah kalau aksi ini tidak sah. Kami juga sudah melaporkan aksi ini ke polisi dan ada surat izinnya,” urainya.
Koordinator Wilayah Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Kostrad menambahkan, aksi mogok kerja akan dilakukan hingga tuntutan karyawan dipenuhi. Bila tidak dipenuhi, para pekerja mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Tidak tanggung-tanggung, rencananya aksi susulan melibatkan semua karyawan Armada Grup.
“Rabu (19/3) nanti, semua karyawan melakukan aksi long march dari depan PT MAJ mertoyudan hingga Pemkab Magelang (Kecamatan Mungkid, Red). Kami meminta bupati menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Kepala Divisi Personalia PT MAJ, Marthin Herry Lontoh mengklaim, beberapa karyawan yang tidak diperpanjang kontrak merupakan bagian dari pembenahan dan penataan struktur organisasi perusahaan. Menurutnya, penilaian terhadap kinerja karyawan dilakukan. Jika ada yang tidak diperpanjang kontraknya, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
“Bukan PHK, tetapi karena kontrak kerjanya memang habis. PHK kan bahasa mereka. Itu hal biasa dalam perusahaan jika ada penataan,” kilahnya.
Marthin mengaku, berusaha menyelesaikan kasus itu. Namun, perundingan secara tripartit dengan perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Dinakersostran) Kabupaten Magelang pada Selasa (11/3) tidak ada titik temu.
Kabid Hubungan Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakersostrans Kabupaten Magelang, Susanto menjelaskan, aksi mogok yang dilakukan karena tuntutan karyawan dan perusahaan tidak ada titik temu. Ia menilai adanya kesalah pahaman menafsirkan undang-undang tenaga kerja.
“Masalah seperti ini sangat lama. Kami berupaya memediasi agar kasus ini tidak berujung ke pengadilan,” katanya.(ady/hes)