LEBAR : Contoh template caleg DPRD Sleman 2009- 2014. Pemilu kali ini KPU Sleman terkendala anggaran untuk pengadaannya.
KPUD Tak Punya Anggaran Pengadaan Template
SLEMAN- Suara para penyandang tuna netra dalam pemilu legislatif 2014 terancam kerahasiannya. Itu gara-gara KPUD tak difasilitasi dengan template untuk calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Sleman dan Propinsi DIJ.Artinya, mereka harus didampingi oleh orang lain saat berada di dalam bilik suara. Dengan begitu, kerahasiaan dalam memberikan hak suara tidak akan terjamin. Padahal, di Sleman ada 119 penyandang tuna netra yang akan punya hak suara. “Kami memang tak ada anggaran untuk itu (membuat template),” ungkap Anggota KPU Sleman Divisi Sosialisasi, Hubungan Masyarakat, dan Pendidikan Pemilih Indah Sri Wulandari kemarin (17/3).Saat ini, KPU hanya memiliki template untuk calon anggota DPD dan DPRD Propinsi DIJ. Masing-masing fasilitas berasal dari KPU pusat dan KPU DIJ. Indah mengakui, tanpa template akan menyulitkan kaum tuna netra saat pelaksanaan pemungutan suara.Kendati begitu, Indah akan mengupayakan pembuatan template bagi penyandang tuna netra. Setidaknya untuk uji coba pemungutan suara bagi kaum difabel pada Minggu (6/4). “Dulu saja (pemilu 2009) Sleman jadi percontohan karena memiliki template lengkap, sekarang harus diusahakan ada. Tapi nggak janji lho,” ujar Indah.Ratna Dewi Setianingsih, relawan pendamping difabel dari Lembaga CIKAL, menyatakan, template untuk caleg DPRD kabupaten dan propinsi sebenarnya cukup menyulitkan tuna netra. Itu lantaran jarak antar lubang nama caleg sangat kecil. Tak lebih dua milimeter. Lubang nama caleg pun terlalu sempit, tak sampai satu sentimeter. Lubang itu tak cukup untuk membuat huruf braile.Kondisi itu, lanjut Ratna, membuat difabel bingung memilih letak nama calon yang akan dipilihannya. Permasalahannya ada pada surat suara. Sebab, lubang template mengikuti daftar caleg pada surat suara. “Pengalaman periode lalu hanya nomor yang ditulis di template itu,” jelas Ratna yang langganan memperoleh pesanan pembuatan template saat pemilu. Dengan kondisi itu, mau tidak mau, penyandang tuna netra tetap harus didampingi. Beda kasus dengan template calon DPD yang relatif lebih lebar jarak antar lubangnya. Menurut Ratna, penyandang tuna netra tak perlu pendampingan. Mereka bisa menggunakan hak suara dengan terjamin kerahasiaan dan independensinya. Bahkan, mereka cenderung tak mau didampingi. “Biasanya, mereka diminta menghapal lipatan surat suara. Lalu, untuk memasang pada template mereka bisa,” paparnya.Aktivis Paguyuban Penyandang Cacat Sleman Suryatiningsih Budi Lestari pernah menyatakan, KPU harus mengupayakan template demi menjamin kerahasiaan suara kaum tuna netra. Bahkan, mereka berhak menolak pendampingan dari panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).(yog/din)