Caleg Kota Rp 200 Juta, Pusat 2,5 Miliar
JOGJA – Coblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 pada 9 April masih berselang 22 hari lagi. Ribuan calon anggota legislatif (caleg) kian berlomba-lomba mendapatkan hati rakyat. Mereka gencar melakukan kampanye.
Untuk membiayai kegiatan-kegiatan kampanye tentunya butuh dana. Mereka mengeluarkan uang ratusan juta rupiah atau bahkan miliar rupiah dari kantong.
Khusus caleg yang membidik kursi di DPRD Kota Jogja, biaya tersebut ternyata bisa “balik” dalam rentang lebih dari setahun. Itu jika didasarkan pada gaji beserta tunjangan-tunjangan resmi yang diterima anggota dewan selama menjabat sebagai wakil rakyat tersebut.
Sejumlah caleg mengaku biaya kampanye untuk memburu satu kursi di DPRD Kota rata-rata mereka mengeluarkan Rp 150 juta. Jumlah tersebut sebanding dengan gaji dan tunjangan yang diterima wakil rakyat itu selama 15 bulan.
“Idealnya memang Rp 150 juta sampai Rp 200 juta. Atau sepertiga dari gaji yang diterima selama lima tahun,” tutur caleg incumbent dari PKS Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti kemarin (17/3).
Bambang menjelaskan, pengeluaran selama kampanye tersebut sama artinya mereka harus rela tak menerima gaji selama setahun sampai satu setengah tahun sejak ditetapkan sebagai anggota dewan. Itu untuk mengembalikan modal pribadi yang mereka keluarkan saat kampanye.
Gaji anggota DPRD Kota Jogja selama sebulan berkisar Rp 10 juta. Itu mereka terima dari gaji pokok uang representasi Rp 1.575.000, tunjangan jabatan Rp 2.283.750, tunjangan untuk isteri/suami dan anak Rp 120.500, dan tunjangan beras Rp 209.040. Selain itu, anggota dewan juga masih memperoleh tunjangan perumahan sebesar Rp 5 juta dan tunjangan komisi senilai Rp 91.350.
Jika ditambah penghasilan dari kunjungan kerja (kunker), pengembalian modal kampanye bisa lebih cepat. Sebab, tiap kali kunker dengan tujuan Jakarta saja, dewan bisa mengantongi Rp 3,5 juta. Ini mereka peroleh dari klaim biaya penginapan yang kini turun karena sistem adcost.
“Jika tidak bisa menunjukkan bill (tagihan) hotel, kami ganti 30 persen dari biaya penginapan yang ditetapkan di SHBJ (standar harga barang dan jasa),” tutur Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Jogja Bejo Suwarno.
Sesuai Perwal No 88 Tahun 2013 tentang SHBJ Kota Jogja, biaya penginapan maksimal untuk Jakarta Rp 3,5 juta. Jika menginap selama tiga hari maka nilainya Rp 11,5 juta.
Waktu pengembalian modal kampanye rata-rata hampir sama. Untuk caleg DPRD DIJ, rata-rata mereka mengeluarkan dana antara Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. Jika dihitung dari penghasilan wakil rakyat yang berkantor di Jalan Malioboro itu, biaya kampanye pun dapat pulih setelah menjabat lebih dari setahun.
“Pengeluaran kampanye karena wilayahnya lebih luas, ya bertambah. Sekitar Rp 200 juta itu kalau tandem (bekerja sama dengan caleg tingkat pusat dan kota atau kabupaten). Kalau lebih besar bisa sampai Rp 300 juta lebih,” tutur caleg DPRD DIJ dari PDI Perjuangan Chang Wendriyanto.
Menurut Sekwan DPRD DIJ Drajat Ruswandono, tunjangan representasi dewan mencapai Rp 2,25 juta. Itu belum termasuk tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan komunitasi, dan tunjangan keluarga.
“Jika ditotal kira-kira Rp 13 jutaan,” tuturnya tanpa merinci besaran tunjangan-tunjangan tersebut.
Biaya untuk maju ke tingkat DPR RI dan DPD jauh lebih besar. Dari penuturan beberapa caleg dan calon senator yang mengincar kurdsi di Senayan, rata-rata mereka mengeluarkan dana hingga Rp 2,5 miliar. Itu perhitungan untuk membiayai pencalegan sampai jadi.
“Kalau saya seperti yang saya laporkan ke KPU sekitar Rp 350 juta. Itu include dengan tiket bolak-balik Jogja-Jakarta,” kata caleg DPR RI dari PDI Perjuangan Supriyanto.
Soal dana yang disediakan itu mampu atau tidak untuk membuatnya terpilih ke Senayan, politikus yang akrab disapa Antok itu tak bisa memastikan. “Jadi atau tidak itu, juga termasuk garis (takdir),” kelakarnya.
Modal kampanye hingga Rp 2,5 miliar itu jika dibandingkan penghasilan resmi dewan level pusat membutuhkan waktu pengembalian yang lebih lama. Berdasar penelusuran Radar Jogja, selama setahun mereka mendapatkan penghasilan sebagai wakil rakyat atau senator tak sampai Rp 1 miliar.
Dewan periode tahun 2004-2009 sesuai Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, setiap anggota dewan mendapatkan Rp 51,5 juta. (eri/amd)