JOGJA – Transfer uang Rp 11,6 miliar ke kas Pemkab Bantul oleh tersangka dugaan korupsi hibah Persiba Bantul HM Idham Samawi (IS) menyeret Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul. Pascatpengiriman uang tersebut, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ memanggil dan memeriksa Kepala DPPKAD Bantul Didik Warsito kemarin (17/3).
Pemanggilan Didik itu untuk memastikan kebenaran pengembalian uang senilai Rp 11,6 miliar itu pada 6 Maret lalu. “Pemanggilan ini untuk menyakinkan apakah benar ada pengembalian uang ke kas Pemkab Bantul oleh tersangka IS,” kata Aspidsus Kejati DIJ Pindo Kartikani SH kemarin (17/3).
Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa Idham. Kepada penyidik, Idham menerangkan pengembalian uang senilai Rp 11,8 miliar ke kas Pemkab Bantul itu didasari adanya surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan kejati pada 17 Juli 2013.
Itu dibuktikan dalam sebuah kuitansi pengembalian uang Rp 11,6 miliar yang berisi untuk keperluan pengembalian dana hibah untuk KONI Bantul 2011. Sebab, kejati menduga ada dugaan penyimpangan dalam pencairan dan penggunaan hibah yang totalnya sebesar Rp 12,5 miliar.
“Bukan inisiatif pribadi tersangka tapi atas dasar sprindik,” papar alumni Universitas Diponegoro Semarang ini.
Hanya, Pindo menilai pengembalian uang Rp 11,6 miliar itu janggal. Sebab, saat akan mengembalikan uang tersangka Idham tak lebih dulu memberitahu kepada penyidik bakal mengembalikan uang ke kas Pemkab Bantul.
Padahal, lanjutnya, bila pengembalian itu didasarkan atas terbitnya sprindik maka seharusnya sebelum ditransfer ke rekening kas Pemkab Bantul tersangka memberi tahu penyidik. Selain itu, juga dikuatkan adanya audit dari lembaga auditor negara.
“Tujuannya supaya status uang pengembalian itu jelas. Tidak seperti sekarang ini, membuat status uang tak jelas karena tak ada rekomendasi penyidik, inspektorat maupun lembaga auditor negara,” tandas Pindo.
Didik Warsito mengatakan, semua yang dia ketahui telah disampaikan kepada penyidik. Termasuk pengembalian uang Rp 11,6 miliar ke kas Pemkab Bantul oleh Idham.
Menurut Didik, uang itu ditransfer melalui Bank Danamon Jakarta ke rekening kas Pemkab Bantul yang ada di BPD DIJ Cabang Bantul. “Status uang Rp 11,6 miliaran itu masih penerimaan, belum pendapatan. Sehingga belum bisa dibelanjakan,” kata mantan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul ini.
Sebelumnya, Pemkab Bantul juga menerima transfer sebesar Rp 740,9 juta pada 18 Juli 2013. Pengembalian uang tersebut telah dibelanjakan oleh pemkab. Sebab, pengembalian itu atas rekomendasi inspektorat.
Selain itu, pada 28 Februari lalu Pemkab Bantul kembali mendapatkan kiriman dana dari Persiba. Nilainya Rp 69 juta. Hanya, pemkab belum menggunakan uang itu karena tak ada rekomendasi dari instansi terkait seperti inspektorat, auditor negara, pengadilan, atau penyidik.
“Jadi, pengembalian uang sebesar Rp 69 juta dan Rp 11,6 miliar statusnya masih penerimaan belum masuk ke pendapatan. Uang tersebut juga masih tersimpang di rekening kas Pemkab Bantul,” tegas Didik. (mar/amd)