BANTUL – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIJ masih menunggu formulasi mekanisme pengawasan APBD dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Formulasi tersebut untuk mengukur apakah APBD, baik kabupaten/kota maupun provinsi sudah prorakyat atau justru sebaliknya.
Kepala BPKP Perwakilan DIJ Tytut Ratih Kusumo mengatakan, BPKP DIJ beberapa waktu lalu diundang KPK bersama dengan BPKP se-Indonesia. Pemanggilan tersebut merupakan bentuk pelibatan BPKP daerah untuk turut mengawasi penyusunan APBD, baik murni maupun perubahan. “Salah satu bagian dalam kegiatan monitoring tersebut adalah kita,” kata Tytut saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (18/3).
Pelibatan BPKP bukan tanpa alasan. Sebab, BPKP memiliki perwakilan di masing-masing daerah. Harapannya tenaga auditor BPKP dapat membantu KPK untuk mengawasi penyusunan APBD di setiap daerah. Sesuai arahan KPK, pada tahun ini BPKP mendapatkan jatah untuk mengevaluasi APBD yang telah diketok.
“Kemungkinan untuk pekerjaan ini ada ranahnya masing-masing. Perguruan tinggi punya ranah sendiri. Tetapi berdasar hasil yang telah disepakati BPKP mendapat tugas untuk mengevaluasi,” jelasnya.
Evaluasi tersebut untuk mengetahui apakah APBD sudah prorakyat atau justru sebaliknya. Sebab, penilaian besar kecilnya nilai APBD tidak diukur melalui nominalnya. Melainkan berdasar pada penilaian besaran porsi anggaran untuk kepentingan rakyat.
“Pemda boleh bilang APBD-nya gede. Tapi jangan-jangan setelah kita lihat ternyata prosentase belanja pegawainya yang gede,” tandasnya.
Kemudian, hasil evaluasi tersebut akan diserahkan kepada masing-masing pemda. Harapannya, masing-masing daerah memperbaiki APBD pada pembahasan berikutnya.”Itu kan rapor ya? Paling tidak misalnya pada 2014 sudah banyak catatannya pemda akan berhati-hati ke depannya. Kebangeten lah kalau sekarang sudah dikasih rapor jelek masak mau gitu lagi,” selorohnya.
Hanya saja, formulasi untuk mengukur APBD sudah prorakyat atau belum masih digodok KPK. Rencananya, selambat-lambatnya Juni nanti BPKP bakal diundang KPK lagi untuk menentukan formulasi apa yang akan dijadikan acuan penilaian.
Menurut Tytut, sebenarnya dalam tiga tahun terakhir BPKP sudah diminta membantu KPK mengawasi kinerja pemda. Pada tahun 2012 pengawasan lebih menekankan pada proses penyusunan APBD. Misalnya, mengawasi dan menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD.
“Ini (pengawasan) kan berlanjut. Pada tahun kedua (2013) ada tambahan. Juga ikut mengawasi pelayanan di satu atap, terus kemudian juga soal pertanahan,” tegasnya.
Sebagai informasi, KPK berencana melakukan intervensi atas penyusunan APBD, baik murni maupun perubahan. Selain BPKP, KPK juga menggandeng BPK pusat dan sejumlah perguruan tinggi. Rencananya, intervensi dengan konsep pemberian rapor kepada masing-masing pemda tersebut bakal direalisasikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014.(zam/din)