SENTOLO – Tim gabungan Satpol PP Kulonprogo, Panwascam dan Trantib Kecamatan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan, kemarin. Penertiban APK itu dilakukan di Jalan Sentolo-Pengasih sampai Wates. Dari penertiban itu, kebanyakan APK tak sesuai aturan terpasang di fasilitas pemerintah, pohon, dan APK bergambar foto caleg.
Penertiban APK itu merupakan amanat Peraturan KPU 15/2013 dan Peraturan Bupati Kulonprogo 70/2013 tentang ketentuan pemasangan APK. Faktanya, masih ada beberapa APK yang pemasangannya tidak memperhatikan regulasi. Pemasangan APK seperti itu pun harus ditertibkan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kulonprogo Rokhgiarto mengatakan meski aturannya jelas, ada saja yang memasang APK di luar ketentuan. “APK yang kami tertibkan karena melanggar aturan, tidak sesuai regulasi,” kata Rokhgiarto di sela penertiban, kemarin (18/3).
Namun, langkah penertiban APK bukan tanpa kendala. Sebagian pihak menyayangkan penertiban APK masih terkesan tebang pilih. Penilaian itulah yang mendasari penertiban APK melanggar aturan harus berlaku untuk semua pihak yang berkepentingan.
Salah satunya diungkapkan Ketua DPD PKS Kulonprogo Hamam Cahyadi. Sebelumnya, Hamam menilai jika pihak terkait yang memiliki kewenangan menertibkan APK belum sepenuhnya menjalankan regulasi yang ada.
Hamam mencontohkan, penertiban APK masih tebang pilih di wilayah Sentolo pekan lalu. Dia tak mempersoalkan jika ada APK dari parpolnya yang melanggar untuk ditertibkan, namun seharusnya juga berlaku bagi parpol lain yang melanggar.
“Kami melihat operasi APK di wilayah Dapil V Sentolo masih tebang pilih. Yang melanggar misalnya baliho caleg dan APK yang dipasang di pohon pinggir jalan milik PU tidak semuanya ditertibkan, billboard caleg juga belum ditertibkan,” sesal Hamam.
Dia berharap pihak berwenang dalam menegakkan undang-undang harus tegas. Sehingga regulasi yang ada betul-betul diterapkan. Penertiban APK terutama di Kota Wates juga harus ditegakkan apalagi lokasi itu merupakan jantung Kulonprogo.
“Kami mohon APK di Kota Wates ini yang tidak sesuai aturan supaya Panwas menertibkannya. Agar dalam kampanye umum tak terjadi kericuhan atau tercipta ketertiban bersama,” kata Hamam.
Kepala Satpol PP Kulonprogo Duana Heru menerangkan, APK yang ditertibkan adalah APK yang melanggar Peraturan KPU 15/2013 dan Peraturan Bupati Kulonprogo 70/2013. “Semua yang melanggar kami tertibkan, kami ajak panwascam juga karena yang paling tahu lokasi-lokasinya. Kami menertibkan APK berdasar rekomendasi panwas dan KPU,” jelasnya.
Adanya anggapan tebang pilih terkait penertiban APK, Duana menegaskan jika persoalannya terletak pada keterbatasan personel, waktu, dan dana. Jika pemasangan APK di pohon tinggi, tidak bisa langsung ditertibkan karena membutuhkan alat bantuan. (fid/iwa)