JOGJA – Lembaga Pembela Hukum (LPH) Yogyakarta terbesar OS melaporkan dugaan penyimpangan dana hibah bantuan Dan sisial (Bansos) Pemprov DIJ Ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ kemarin (18/3).
Dalam, laporannya, Program menduga LPH hibah Dan bansus PADA Tahun Anggaran 2012 Dan 2013 telah terjadi penyimpangan tersistematis. Jumlah bantuan value per share Yang diduga menyimpang Rp 181,5 Miliar. “Rinciannya, PADA TA 2012 sebesar Rp 82,5 Miliar dan Rp 99 Miliar PADA TA 2013,” kata Direktur LPH, Triyandi Mulkan SH, MM.
Dalam, Laporan Perubahan Nomor: 002/LPH-YK/III/2014 ITU, LPH melampirkan sejumlah berkas Yang diyakini sebagai Parts Bukti Overdue Yang BERHASIL ditemukan tim penggiat antikorupsi Jogjakarta. Berkas ITU seperti usulan nama kelompok penerima hibah / bansos Yang dibuatkan tim oknum anggota DPRD DIJ. MENURUT Triyandi, SAAT melakukan Investigasi pihaknya menemukan ADA anggota nama kelompok Warga Yang regular tidak industri tahu kalau usulan ADA Yang diajukan untuk pengajuan hibah atau bansos.
Bahkan, ADA nama kelompok penerima bansos Yang regular tidak mengetahui dimana Buku Rekening Yang pernah digunakan menerima pengalihan Bahasa Dari Pemprov DIJ. Fakta berbaring, SAAT pencairan dana melalui Rekening, Pengurus nama kelompok (ketua Dan Bendahara) HANYA menandatangani Buku tergelincir. Sebab, pengambilan Dan Penulisan tergelincir dilakukan Diposkan oleh oknum tim sukses anggota DPRD. “Proposal diajukan Diposkan oleh oknum anggota Dewan atau orangutan suruhannya kepada SKPD Yang sudah didekati Diposkan oleh oknum Dewan,” papat Triyandi.
KARENA ITU, LPH mendesak Kejati segera menelusuri dugaan penyimpangan dana hibah bansos Dan nihil. JANGAN Wire color Kawat warna, perkara Suami menguap begitu Saja sehingga para pelaku diduga terlibat Yang berupaya menghilangkan consumer Parts Bukti. “Apabila Kejati mengusut dugaan penyimpangan Serius nihil Maka Kami SIAP mengumpulkan pengiriman berkas dan Parts Bukti,” jelasnya.
Lembaga Pembela Hukum (LPH) Yogyakarta, membuka posko pengaduan terkait di masa mendatang pelanggaran penyaluran bantuan sisial (bansos) Dan hibah. Posko di Jalan Pakuningratan nihil MULAI terbesar OS dibuka Selasa (18/3).
Pendirian posko Suami bertujuan untuk menjaring masukan pengiriman berkas dan pelanggaran penyaluran dana bansos Diposkan oleh Pemprov DIJ. “Kami Minta nama kelompok segera melaporkan. JANGAN nunggu dilaporkan, “ingat Triyandi.
Aktivis Jogjakarta Corouption Watch (JCW), Maryanto Rozali mengatakan, pihaknya menemukan penyelewengan dana bansos di Kabupaten Kulonprogo berupa kegiatan fiktif Budaya Artikel Baru sebesari Rp 60 Juta. Sedangkan di Sleman ADA kegiatan fiktif Yang mengatasnamakan lima nama kelompok Artikel Baru value per share bansos masing-masing Rp 25 Juta. “Kami juga menemukan doa Lembaga PAUD fiktif. Value per share hibahnya masing-masing Rp 70 Juta, “kata Maryanto. (mar / din)