JOGJA – Tak hanya amanah berat dipikul siapa saja yang menyandang predikat wakil rakyat. Usai pelantikan dan mendapatkan status sebagai anggota dewan, status mereka langsung berubah. Mereka otomatis menjadi penyambung lidah rakyat.
Kehidupan mereka pun turut berubah. Bahkan, termasuk urusan biaya sosial. Biaya sosial ini, bahkan, menyedot sekitar 60 persen penghasilan resmi yang diperoleh sebagai anggota dewan.
Biaya sosial tersebut meliputi banyak hal. Itu mulai ongkos sekadar makan bersama konstituen, potongan partai, proposal kegiatan, sumbangan saat hajatan, dan sumbangan bagi yang mendapatkan bencana. “Proposal dan potongan partai paling besar,” tutur anggota DPRD Kota Jogja Rifki Listianto kemarin (18/3).
Dari beberapa ongkos sosial itu, potongan partai mencapai 20 persen dari gaji dewan di tingkat kota atau kabupaten. Gaji rata-rata mereka Rp 10 juta. Potongan untuk partai berkisar Rp 2 juta.
Pengeluaran lain yang nilainya tak kalah besar yakni proposal. Mereka biasanya banyak menerima proposal kegiatan yang disodorkan masyarakat dan konstituen.
Jumlah proposal rata-rata mengalami lonjakan menjelang hari besar. “Hari besar keagamanan dan nasional, proposal bisa menumpuk,” jelas politikus dari PAN ini.
Untuk sumbangan proposal ini, lanjut Rifki, besarnya tak mengikat. Artinya, sumbangan tersebut diberikan sesuai kondisi keuangan.
“Kalau belum menerima gaji ya seadanya,” kelakar wakil rakyat yang kembali mencalonkan diri di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Jogja ini.
Ia memperkirakan rata-rata sumbangan untuk proposal menyedot sekitar 20 persen dari total gaji. Hanya, sumbangan ini sifatnya tak tiap bulan dikeluarkan. “Sesuai proposal yang masuk. Kalau ada proposal saja,” imbuhnya.
Selain pengeluaran untuk kedua hal tersebut, pengeluaran rutin yang mesti disediakan adalah biaya untuk nongkrong bersama konstituen. Agenda bertemu dengan konstituen ini selalu dia agendakan. Dalam forum ini, dia melaporkan kondisi pemerintahan terkini. Termasuk dinamika program pemerintah.
“Setiap bulan pasti. Kalau laporan, ya kami menyerap aspirasi dari mereka,” lanjutnya.
Pengeluaran lainnya lebih bersifat insendental. Misalnya, memenuhi undangan hajatan dari konstituen. Jumlah undangan biasanya meningkat saat memasuki bulan baik untuk melangsungkan hajatan.
Nilai sumbangan yang diberikan pun berbeda disbanding jumlah sumbangan sebelum menjadi anggota dewan. “Kalau ini lebih ke hubungan personal. Sudah kewajiban. Tidak menjadi dewan pun kalau diundang saudara untuk menghadiri hajatan kan juga datang,” katanya.
Sama dengan Rifki, anggota DPRD DIJ Eko Suwanto mengaku, konsekuensi sebagai wakil rakyat salah satunya memang meningkatnya ongkos sosial. Bahkan, dia mengklaim ongkos sosial ini bisa menyedot penghasilan resmi wakil rakyat dari gaji dan tunjangan-tunjangan sampai 60 persen.
“Itu belum untuk mengembalikan biaya kampanye,” selorohnya.
Wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini menjelaskan, ongkos politik setelah menjadi anggota dewan mengalami peningkatan drastis. Ia menganggap hal ini wajar.
Sebab, menurutnya, masyarakat atau konstituen memang masih menganggap wakil rakyat adalah segalanya. “Ada keluhan atau masalah, mereka biasanya ke kami. Bahkan, masalah pribadi, suruh mencarikan jodoh juga,” terangnya lantas tertawa.
Dia pun mengaku menyandang predikat sebagai wakil rakyat sebenarnya sangat berat. Status tersebut memiliki banyak konsekuensi yang melekat.
“Harapan masyarakat banyak yang berada di tangan wakil rakyat. Ini merupakan tugas berat sekaligus sangat mulia,” tambahnya. (eri/amd)