JOGJA – Jelang Kongres Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) yang akan berlangsung pekan ini di Jogjakarta, perwakilan pengacara muda memperkuat barisan. Mereka bersatu untuk bisa mendesak DPR RI merevisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat.
Sebab tanpa revisi RUU Advokat tersebut, pengacara muda kesulitan untuk bisa beracara di pengadilan. Karena berita acara sumpah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Mahkamah Agung hanya mengakui satu organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).
“Kebetulan, Kongres Ikadin nanti salah satu poinnya membahas soal single organisasi advokat yang diakui,” tandas Feryan Harto Nugroho SH, salah seorang advokat muda yang getol memperjuangkan perubahan menjadi multiorganisasi, kemarin (18/3).
Momentum itulah, lanjut Fery, yang akan ia manfaatkan untuk mengajak seluruh advokat muda melepaskan fanatis organisasi. Dengan membuka diri, memperjuangkan kepentingan seluruh advokat muda bisa dengan mudah mendapatkan berita acara sumpah. “Tanpa harus melalui satu organisasi saja. Bisa melalui semua organisasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan keberadaan SK Mahkamah Agung yang hanya mengakui satu organisasi itu menyulitkan pengacara muda untuk bekerja. Mereka kerap tak diakui saat akan beracara di pengadilan.
“Ketika kami akan membela klien, ada hakim yang menolak karena kami bukan salah satu anggota organisasi tersebut,” terangnya.
Senada dengan Fery, Samsul Arifin mengungkapkan konflik yang terjadi pada senior-senior mereka tak usah dibawa-bawa ke pengacara muda. Terlebih, konflik tersebut mengorbankan klien dan mereka sendiri. “Biarlah mereka yang berkonflik. Pengacara muda kami ajak untuk bisa bersama-sama mengatasi masalah bersama ini,” jelasnya.
Ia mengaku untuk merealisasikan adanya pengakuan yang sama seluruh organisasi advokat, mereka berencana untuk tur nusantara. Ini agar semua advokat di Indonesia bisa sama-sama untuk mendesak wakil rakyat di Senayan segera mengesahkan Revisi RUU tersebut.
“Kami akan kerahkan ke gedung DPR RI agar bisa menyuarakan kepentingan ini. Kami berharap dewan periode ini, sebelum purna tugas bisa segera mengesahkan pekerjaan rumah tersebut. Tanpa harus menunggu anggota dewan periode 2014-2019 dilantik,” katanya.
Sesuai rencana, Ikadin akan menggelar Kongres Nasional di Jogjakarta mulai tanggal 21 Maret ini. Kongres tersebut salah satu agenda utama adalah dengan membahas pengakuan satu organisasi dari Mahkamah Agung. Kongres ini rencananya akan dihadiri Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas. (eri/ila)