SLEMAN– Pertemuan lanjutan antara Paguyuban Kepala Dukuh Sleman Cokropamungkas dengan komisioner KPU Kabupaten Sleman berjalan alot. Tetapi, hasilnya deadlock. Kedua pihak keukeuh terhadap pendapat masing-masing. Jika kondisi itu berlarut, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 2014 mendatang bisa terganggu. Sebab, hingga kemarin belum ada kepastian data anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Padahal, sesuai pentahapan pemilu, hal itu seharusnya sudah klir per 9 Maret. Namun, hingga kemarin pelantikan KPPS belum bisa dilaksanakan.
Permasalahan muncul belakangan, dipicu terbitnya pengumuman mengenai persyaratan bagi calon KPPS. Pengumuman terkesan mendadak dan tanpa sosialisasi, dukuh keberatan.”Kami menunjuk KPPS sesuai permintaan panitia pemungutan suara (PPS). Pas mau dilantik, kok, muncul syarat macam-mcam,” sesal Ketua Cokropamungkas Sukiman Hadiwijaya kemarin (18/3).
Keberatan dukuh sebenarnya sudah disampaikan ke KPU seminggu lalu. Namun, Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi tetap berpegang pada aturan.
Shidqi mengklaim telah melakukan beberapa penyederhanaan syarat. Di antaranya, surat kesehatan yang cukup dicari di puskesmas dengan biaya Rp 5 ribu per orang. Ijazah SLTA juga sudah diminimalisasi menjadi surat keterangan kemampuan baca, tulis, dan menghitung (calistung).
Sedangkan surat pernyataan bermaterai tentang independensi KPPS diringkas hanya satu lembar. Dari yang semula ditentukan tiga lembar. “Syarat sudah kami ringankan. Apa lagi,” kata Shidqi usai menemui perwakilan dukuh.
Jika dukuh kesulitan mencari persyaratan, bisa disusulkan kemudian hari. Dengan catatan sebelum 19 April semua syarat harus beres. Shidqi mengakui, pembentukan KPPS seharusnya sudah klir sebeluan sebelum pemungutan suara. Karena itu, dia berharap pada pemerintah daerah dan pedesaan untuk turut mencari solusi, demi sukses pemilu 2014. “Masalah ini kami serahkan ke PPS. KPU tak punya otoritas untuk mengatur dukuh.
Lagi-lagi telatnya sosialisasi oleh KPU menjadi kambing hitam. Koordinator Dukuh Wilayah Cangkringan Mujianto menuding masalah tersebut akibat keterlambatan informasi dari KPUD. Bahkan, dukuh dan KPPS yang terlanjur terbentuk baru diberi bimbingan teknis oleh PPS pada Senin (17/3). “Itu fatal, makanya banyak KPPS yang mau mundur,” ungkapnya.
Keluhan lain disampaikan Koordinator Dukuh Margoluwih Suryantoro. Dia keberatan jumlah KPPS yang hanya lima orang. Padahal, dalam setiap pemilu KPPS berjumlah tujuh orang, termasuk 2 linmas. “Sekarang dua linmas mau dikemanakan. Padahal terlanjur ditunjuk, kami lagi yang disalahkan warga,” ungkapnya.
Syarat paling berat bagi dukuh adalah surat bermaterai 6.000. Menurut Sukiman, adanya klausul pidana bagi pelanggar sangat memberatkan dukuh. Sebab, peran dukuh tak sebatas menjadi KPPS. Tapi harus bisa memfasilitasi kepentingan masyarakat, termasuk para caleg. Nah, kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan persepsi miring terkait netralitas dukuh. “Itu yang berat, kok pakai sanksi hukuman pidana. Pemilu dulu tak pernah seperti ini,” ungkapnya.
Kendati begitu, Sukiman menyatakan tetap mendukung pelaksanaan pemilu. Hanya, untuk langkah selanjutnya, dia menyerahkan kepada PPS, untuk menentukan KPPS sendiri. Sebab, KPPS bentukan para dukuh banyak yang keberatan terhadap syarat dari KPU. “Harusnya dibuka lowongan. Kami hanya tugas sehari, kok aturannya disamakan dengan yang setahun,” ucap Sukiman.(yog/din)