BANTUL – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mendapatkan jatah anggaran Rp 12,8 miliar dari pemerintah provinsi (pemprov). Meski begitu, Disbudpar hanya selaku pengguna anggaran. Itu karena rincian penggunaan ditentukan pemprov. Termasuk di antaranya program kegiatan.”Untuk pengembangan kebudayaan,” terang Kepala Disbudpar Bambang Legowo saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (18/3).
Bambang menyebutkan, anggaran terbesar untuk pengelolaan dan pengembangan desa budaya yang nilainya mencapai Rp 4,1 miliar. Kemudian disusul di belakangnya anggaran untuk pelestarian warisan dan cagar budaya. “Rp 4 miliar. Di Bantul ada bangunan cagar budaya (BCB). Di antaranya empat Joglo. Lha dana itu nantinya ya untuk rehabilitasi dan renovasi bangunan-bangunan yang tercatat sebagai BCB,” urainya.
Sebagai pengguna anggaran Disbudpar juga diberikan kesempatan untuk memberikan usulan dan konsultasi dengan pemprov. Namun demikian, Disbudpar masih kesulitan menggunakan anggaran untuk pengadaan satu set alat musik gamelan perunggu.
Menurut dia, di dalam daftar penggunaan anggaran (DPA) yang telah ditentukan pemrpov anggaran pengadaan satu set gamelan Rp 375 juta. Sedangkan harga di perajin nilainya mencapai Rp 400 juta. “Ini yang kita belum menemukan solusinya bagaimana,” jelasnya.
Tak hanya itu. Disbudpar juga kesulitan mencari perajin yang sanggup membuat alat musik gamelan sesuai petunjuk DPA. Dalam DPA mencamtumkan pengadaan lima set alat musik gamelan. “Pembuatan satu set gamelan butuh waktu 3 bulan. Sedangkan ini ada 5 set. Berarti membutuhkan waktu 15 bulan,” ungkapnya.
Padahal, anggaran pengadaan tersebut harus digunakan sebelum Tahun Anggaran 2014 habis. Sedianya lima set gamelan akan dipinjamkan ke desa budaya. Fungsinya untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. “Baru pertama kali ini menerima anggaran besar. Jadi butuh waktu untuk menyesuaikan,” tandasnya.
Apalagi, lanjutnya, Disbudpar masih belum menentukan siapa yang akan menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA). Apakah kepala dinas atau kepala bidang. “Masih kita konsultasikan dengan pemprov,” ungkapnya.
Bambang mengaku, anggaran untuk pengembangan kebudayaan dari pemprov nilainya dua kali lipat lebih besar daripada anggaran yang bersumber dari APBD Bantul.(zam/din)