MUNGKID– Permasalahan buruh di Kabupaten Magelang belum juga selesai. Meski telah melakukan aksi mogok kerja, ratusan pekerja PT Mekar Armada Jaya (MAJ) merasa tidak puas.
Sekitar 150 pekerja yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Gabungan Serikat Buruh Magelang (GSBM) menggeruduk kantor Bupati Magelang di Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid, kemarin (19/3). Mereka meluapkan permasalahan buruh, terutama pemutusan hubungan kerja (PHK ) yang dilakukan sepihak perusahaannya.
Begitu tiba di depan kantor bupati, massa langsung menyanyikan yel-yel sembari membentangkan sejumlah poster. Karena Bupati Magelang Zaenal Arifin tidak ada di kantor, para pengunjuk rasa hanya ditemui perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertrans) Pemkab Magelang.
Para pekerja meminta Bupati Magelang menjembatani masalah yang tengah dihadapi para pekerja. Mereka juga meminta rekan-rekan pekerja di bagian stamping yang di PHK, dipekerjakan kembali. Tuntutan mereka, pekerja yang masuk kerja kembali disesuaikan dengan bagian sebelumnya.
“Hak-hak pekerja harus diberikan, bonus tanpa adanya diskriminasi. Kawan kami yang dipindahkan ke bagian lain segera di pekerjakan kembali seperti semula,” pinta Koordinator Aksi, Kostrad.
Menurut Kostrad, permasalahan buruh di Kabupaten Magelang perlu mendapat perhatian serius. Semestinya Bupati Magelang bisa menyelesaikan dengan cepat. Ia juga meminta, Kementerian Tenaga Kerja turun tangan menangani permasalah buruh tersebut.
“Karena permasalahan buruh hampir terjadi di setiap daerah, Kementerian Tenaga Kerja perlu segera bertindak,” katanya.
Koordinator Wilayah KASBI Jawa Tengah ini mengancam bila Pemkab Magelang tidak cepat menyelesaikan kasus tersebut, para buruh akan kembali melakukan aksi lebih besar. Seluruh karyawan Armada Group akan dilibatkan dalam aksi berikutnya. Tidak tanggung-tanggung, karyawan Armada Group yang di Karawang dan Bekasi (Jabar) juga akan menghentikan produksi karoseri.
“Kami minta dinas memberikan teguran keras pada PT MAJ yang telah membangkang dan menginjak-injak harga diri kami,” katanya.
Salah satu pengurusGSBM, Bambang Hermanto menjelaskan, jumlah pekerja PT MAJ yang di-PHK terus bertambah. Pada Senin (17/3), ada tambahan Sembilan pekerja yang kembali di-PHK. Kini total yang di-PHK ada 84 pekerja.
“Perusahaan beralasan, mereka di-PHK karena habis kontrak. Padahal karyawan yang di-PHK termasuk pekerja yang tidak bisa dikontrakan. Tapi perusahaan bilang habis kontrak. Ada yang sudah 7 tahun bekerja, hanya disuruh fotocopi satu lembar KTP dan KTA, kemudian di-PHK. Ini atas nama Eri Purnomo di bagian admin maintenance days,” ungkapnya.
Bambang mengaku kecewa karena Bupati Magelang Zaenal Arifin tidak menemui para pekerja. Ia memikirkan nasib para buruh yang terpaksa melakukan aksi ke kantor bupati. Justru, bupati tidak ada di kantornya.
Capek setiap hari mikir ke sana- ke sini. Yang pasti, bagi kami harga mati, pekerjaan harus kembali,” jelasnya.
Plt Kepala Disnakertrans Kabupaten Magelang Endot Sudiyanto mengaku, dirinya hanya ditugasi bupati menyamput kedatangan para pekerja. Bupati tidak bisa hadir karena tengah rapat membahas RAPBD Kabupaten Magelang. Aspirasi para buruh nantinya akan disampaikan pada Bupati Magelang.
“Kami diberi tugas menerima aspirasi yang akan disampaikan pada bupati,” katanya.(ady/hes)