SLEMAN – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menerima gelar Doctor Honoris Causa (HC) dari UGM. Pemberiaan gelar tersebut didasarkan atas prestasinya di bidang sumber daya air dan lingkungan.
Gelar doktor kehormatan yang diterima alumnus Fakultas Teknik UGM angkatan 1969 tersebut merupakan pemberian gelar yang ke-22. Sejak berdirinya UGM telah memberikan sembilan gelar doktor kehormatan kepada tokoh dari luar negeri dan 13 tokoh lainnya dari dalam negeri.
“Gelar doctor honoris causa pertama diberikan pada presiden pertama RI Soekarno,” kata Rektor UGM Prof Pratikno dalam penganugerahan doktor HC di Balai Senat UGM (19/3).
Pemberian gelar kehormatan bisa menginspirasi masyarakat terutama calon legislator dan calon pemimpin bangsa untuk menaruh perhatian serius terhadap persoalan bangsa.
Ketua tim promotor Prof Sunjoto menyatakan pemberian gelar doktor kehormatan didasari atas prestasi dan dedikasi Djoko dalam memajukan dan menyejahterahkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Hal tersebut terkait kebijakan Kirmanto di bidang irigasi, konservasi air dan pengelolaan sumber daya air lewat program pengembangan air untuk rakyat.
“Djoko Kirmanto menaruh kepedulian besar pada lingkungan, ditunjukkan dengan munculnya konsep green city. Di samping itu setiap kebijakannya selalu mengedepankan peruntukan pengelolaan sumber daya air untuk rakyat,” kata Sunjoto.
Hal itu direalisasikan dari terbitnya PP 16/2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan penerbitan PP 20/2006 tentang irigasi yang mampu meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pegelolaan irigasi.
Dalam pidato sambutannya, Djoko mengatakan kekayaan sumber daya air di Indonesia termasuk yang terbesar kelima di dunia. Sumber daya air kurang lebih 3.900 miliar kubik per tahun yang tersebar dalam 5.886 sungai dan 521 danau.
Upaya meningkatkan dukungan pemerintah terhadap ketahanan air, Kementerian PU dalam empat tahun terakhir telah membangun sebanyak 28 waduk yang 11 di antaranya diperkirakan selesai tahun ini. Waduk-waduk tersebut menambah tampungan air sebesar 1.061,92 juta kubik.
Menurut Djoko, pengelolaan sumber daya air tidak dapat dipisahkan dari upaya penataan ruang. Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah semakin berkurangnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat di kawasan perkotaan.
“Ruang terbuka hijau publik di seluruh kawasan perkotaan di Indonesia masih berkisar 11-12 persen, jauh di bawah standar yang ditetapkan UU sekitar 20 persen,” kata Djoko. (bhn/iwa)