MUNGKID – Alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Magelang semasih marak. Hingga kemarin (19/3), ada 1.192 APK yang diduga melanggar aturan kampanye dan belum diturunkan. Kondisi ini membuat penataan tata perkotaan menjadi tak nyaman untuk dilihat.
Pantauan koran ini, APK terpasang hampir di setiap sudut desa. Ke-12 partai politik beramai-ramai memasang APK di tempat yang tidak semestinya. Contohnya, ada bendera besar sebuah partai terpasang melintang di ruas Jalan Salaman-Borobudur. Bahkan, ada APK yang sengaja di pasang di depan Terminal Salaman.
Saat diminta tanggapannya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Magelang Soedjarno tidak merespons. Pesan singkat yang dikirim dan telepon ke nomor ponselnya tidak dijawab. Kabar beredar, rencananya ada penertiban APK, kemarin 919/3). Namun, rencana tersebut tidak jadi dilakukan.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Magelang, Suviratno membenarkan, seharusnya memang akan menertibkan APK di 21 kecamatan, Rabu (19/3). Rencana itu gagal karena surat perintah penurunan APK dari pemkab belum turun. Padahal, Satpol PP Kabupaten Magelang , Panwaslu, dan KPU menyepakati akan dilakukan penertiban beberapa hari sebelumnya.
Menurut Suviratno, pihaknya merekomendasikan 1.192 APK yang dinilai melanggar ditertibkan. Pelanggaran itu karena APK dipaku di pohon, APK lebih dari satu caleg dalam satu zona, dipasang di tempat larangan seperti jalan protokol, taman, sekolah, dan lainnya. Termasuk, ada juga caleg yang memasang APK dan menyalahgunakan Poskamling.
“Kami kecewa karena sudah menyiapkan tenaga, waktu, dan pikiran. Di tingkat bawah seperti PPK dan PPL juga menyiapkan segala peralatan,” katanya.
Ia menegaskan, penindakan APK harus dilakukan Pemkab Magelang yang diwakilkan Satpol PP. Peran itu sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013, Pasal 17 Ayat 4. Yang mana dalam pasal itu menyebutkan panwaslu tidak memiliki wewenang untuk menertibkan APK.
“Yang berwenang adalah Pemda dan aparat keamanan. Panwaslu disini ikut mendampingi,” jelasnya.
Menindak lanjuti adanya APK yang melanggar itu, Suviratno masih berkoordinasi dengan Satpol PP. Ia menargetkan minggu ini pemasangan APK dapat tertib sesuai aturan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban. Kami mendesak minggu ini segera ditertibkan,” katanya.
Selain Suviratno, kekecewaan juga dirasakanKetua Panwascam Borobudur Azis Dwi. Aziz mendata ada 500 APK yang melanggar peraturan di Kecamatan Borobudur. Namun, penertiban gagal dilakukan.
“Semestinya perlu langkah cepat menertibkan APK. Mengingat pencoblosan tinggal beberapa minggu ke depan,” kata Aziz.
Selain menemukan dugaan APK yang melanggar, Aziz juga menemukan dugaan pelanggaran APK kampanye di dua buah pos keamanan lingkungan (Poskamling) di dua desa di Kecamatan Borobudur. Pada Poskamling itu diduga dijadikan posko pemenangan caleg dari PDI Perjuangan.
Temuan dua poskamling yang dijadikan posko pemenangan untuk Pemilu 2014 ada di Dusun Tanjungsari, Desa Tanjungsari dan Dusun Beder, Desa Ngadiharjo. Kedua poskamling yang warnanya berubah menjadi merah itu terpasang baliho besar berukuran sekitar 1 meter x 5 meter berwarna merah. Di dekat kedua poskamling terdapat tulisan “Posko Pasukan Banteng Berdikari” dengan dibubuhkan masing-masing nama dusun setempat.
Menurut Azis, klarifikasi perlu dilakukan karena sesuai aturan alih fungsi dari poskamling menjadi posko caleg, melanggar tiga aturan KPU. Ketiga aturan adalah Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Alat Peraga Kampanye (APK), Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang larangan fasilitas umum digunakan kampanye dan Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang APK dan zona kampanye.
“Di Salah satu poskamling sudah diturunkan beberapa atribut partai dan gambar caleg. Namun, warna cat poskamling masih merah. Sebetulnya akan menertibkan hari ini (kemarin, Red), namun tidak jadi,” kata Aziz.(ady/hes)