BANTUL – Komisi Perempuan Indonesia (KPI) DIJ menilai minimnya keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh terhadap kebijakan. Terutama kebijakan yang menyangkut perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
Karena itu, selain menargetkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen terpenuhi, KPI juga menyuarakan kampanye anti money politic.”Kami inginnya lebih banyak perempuan yang duduk di legislatif,” terang Sekretaris Wilayah KPI DIJ Halimah Ginting usai melakukan audiensi di gedung DPRD Bantul kemarin (21/3).
Di ruang Komisi A DPRD Bantul, puluhan anggota KPI DIJ diterima sejumlah anggota DPRD Bantul dari kalangan perempuan. Antara lain, Tustiyani, Arni Tyas Palupi, dan Surotun.
Halimah berharap banyaknya anggota legislatif dari kalangan perempuan mampu memperjuangkan aspirasi yang menyangkut perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan. “Dan nanti kami juga ingin membuat kontrak politik dengan para caleg agar memperjuangkan persoalan-persoalan perempuan,” ujarnya.
Halimah menilai, saat ini keterwakilan perempuan di kursi DPR RI atau DPRD, baik provinsi, kabupaten maupun kota di DIJ masih belum memenuhi kuota 30 persen. Dampaknya, berbagai kebijakan yang diterbitkan pun banyak yang tak berpihak kepada perempuan. “Aspirasi yang menyangkut perempuan banyak yang tak terangkat. Masih banyak ibu-ibu yang kesulitan mengakses jamkesda, kemudian soal kartu JKN (jaminan kesehatan nasional). Rumitnya prosedur pengurusan sangat menyulitkan perempuan. Padahal kesehatan sangat penting bagi perempuan,” keluhnya.
Ketua DPRD Bantul Tustiyani mengakui dalam dunia politik perempuan masih terpinggirkan. Bahkan, di internal partai sendiri. Bagi dia, peran kelompok laki-laki masih sangat dominan. “Di partai caleg perempuan banyak yang diiyik-iyik,” jelasnya. (zam/din)