JOGJA – Kemelut soal pembebasan lahan warga untuk flyover Jombor belum juga terurai. Pertemuan antara wakil pemerintah dengan warga pemilik lahan yang dimediasi oleh komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), kemarin (20/3), tak membuahkan hasil.
Pertemuan di Kantor DPUP ESDM Jalan Bumijo Jogja itu dihadiri perwakilan dari Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional DIJ Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM), dan warga pemilik 19 kapling di dekat lokasi pembangunan flyover Jombor. Hingga pukul 17.00, pertemuan masih berlangsung dan belum ada kata sepakat dari kedua belah pihak.
Salah satu komisioner ORI Petrus Beda Peduli yang memimpin mediasi tersebut menawarkan dua opsi kepada kedua belah pihak. Opsi pertama, melakukan appraisal ulang dengan tim independen, namun melibatkan warga. Apa pun hasil appraisal tersebut nanti harus dijadikan pijakan awal bagi kedua belah pihak ke depan.
“Konsekuensinya adalah harganya bisa naik dan bisa juga turun. Karena fisik sekarang sudah berubah dan tidak sama lagi,” kata Petrus di sela-sela mediasi tersebut.
Sementara opsi kedua adalah, tetap menggunakan hasil appraisal tahun 2012 yakni Rp 4,5 juta per tahun. Tetapi warga, lanjutnya, masih punya hak atas bangunan. Petrus juga menanyakan apakah masih ada APBD yang bisa menambahi supaya harga Rp 4,5 juta itu bisa ditambah. “Tapi ini masih akan dibahas,” jelasnya.
Tetapi, kata dia, kode etik appraisal memang tidak boleh dibaca oleh pemilik tanah. Selanjutnya, hasil penilaian diberikan kepada pihak yang meminta appraisal. “Ini bukan persoalan kerahasiaan, tapi memang kode etik,” tambah dia.
Persoalan yang lain, ada kemungkinan tim appraisal independen melakukan penilaian namun ada kerangka acuan. Misalnya TOR (terms of reference) dari pihak yang memesan appraisal. “Saya berpikir pasti TOR itu mencantumkan. Tim appraisal silakan menilai independen, tapi angka tidak boleh lebih dari angka ini, karena yang di DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) hanya segini,” duga dia.
Menurut Petrus, pusat memang sudah menegaskan, pihaknya tidak boleh membayar melebihi DIPA yang sudah ditentukan pemerintah. Dia berharap tidak terjadi konsinyasi atas tanah tersebut. Sebab, hampir 97,4 persen fisik sudah selesai.
“Tinggal sedikit lagi. Kalaupun konsinyasi saya rasa masih belum. Karena, harus ada proses yang dijalani oleh pemerintah. Di antaranya mengajukan ke pengadilan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, salah satu warga pemilik tanah, Sudarto, meminta tetap ingin tanahnya dibayar Rp 10 juta per meter. Dia beralasan, warga yang berdomisili di bagian barat dan timur flyover dibayarkan dengan appraisal sebesar Rp 3,1 juta per meter. Sementara nilai jual objek pajak (NJOP) dari tanah tersebut berkisar Rp 700 ribu – Rp 750 ribu. “Artinya ada kenaikan empat kali lipat dari NJOP,” kata Sudarto.
Tetapi, lanjut dia, hal yang sama tidak berlaku bagi pemilik tanah di sebelah utara. Sebab, NJOP tanah di sebelah utara berkisar Rp 2,1 juta – Rp 2,5 juta. Namun hasil appraisal hanya Rp 4,5 juta atau dua kali lipat dari NJOP. Artinya, kata dia, ada pemberlakukan yang tidak sama. “Karena itu kami meminta empat kali lipatnya,” tegas dia.
Sementara Kepala Satker Pelaksana Jalan DIJ Kementerian PU Heru Prayogo menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak bisa membayar di atas apraisal. “Ini kami kerja ketar-ketir. Satu rupiah saja lebih, risikonya besar,” jelas Heru.
Terkait tawaran opsi dari ORI, dia mengatakan, tidak masalah jika harus dilakukan appraisal ulang. Tapi bisa muncul persoalan lain jika ternyata appraisal lebih tinggi dari nilai appraisal 2012 yakni Rp 4,5 juta, kemudian ada warga yang sudah sepakat protes, dia akan kesulitan. “Tidak ada yang menjamin saya bahwa warga yang sudah sepakat tidak akan protes,” keluh Heru. (hed/abd)