Rajin: Hasto (berpeci) menyalami staf pemkab yang tepat waktu membayar pajak, kemarin.
Upaya Pemkab Kulonprogo Melakukan Pendaerahan Pajak
Pemkab Kulonprogo merupakan kabupaten terakhir di Jogjakarta yang merapkan pendaerahan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak tersebut tak lain tak bukan untuk memberikan pemasukan bagi pemkab guna melakukan pembangunan.
ALI MUFID, Wates
PELAKSANAAN pendaerahan PBB ini Pemkab Kulonprogo dipayungi Perda 2/2013 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan. Meski pembayaran pajak PBB dilakukan pendaerahan secara payment online system, dalam pelaksanannya pemkab malah mengalami penurunan pendapatan Rp 5 miliar dari dana bagi hasil PBB pemerintah pusat.Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kuloprogo Rudiyanto mengatakan, dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran PBB, Pemkab Kulonprogo menjalin kerjasama dengan Bank BPD DIJ. Sementara pembayaran pajak bisa dilakukan secara online. Telah dibuka pula kantor pelayanan pembayaran pajak kedaerahan di kompleks Pemkab Kulonprogo.”Tahun ini pemkab mulai melaksanakan pendaerahan PBB,” kata Rudiyanto (20/3).Direktur Pemasaran Bank BPD DIJ Bambang Setyo Pranoto menjelaskan untuk melancarkan pelayanan pembayaran pajak ini, BPD DIJ telah memfasilitasi 28 kantor layanan di Kulonprogo. Selain itu tersedia pula kantor kas yang sebarannya di seluruh kecamatan dan ada pelayanan melalui satu unit mobil keliling.”Dengan sistem online ini tentunya kami berharap bisa memberi kemudahan masyarakat yang akan membayar PBB serta memperkecil tunggakan,” kata dia. Wajib pajak di Kulonprogo ada 321.000. Namun baru 1.300 wajib pajak yang membayar pajak.Peluncuran pengelolaan dan pembayaran PBB secara online dihadiri camat dan kepala desa se-Kulonprogo. Setelah peluncuran, mereka melakukan pembayaran pajak kedaerahan perdana secara online.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menjelaskan, pajak merupakan bagian dari kepedulian masyarakat dalam upaya mengentaskan angka kemiskinan di daerah. Hasto mengajak seluruh masyarakat rajin membayar pajak.Hasto mengatakan sebelum melaksanakan pajak pendaerahan, Kulonprogo mendapat limpahan pajak dari daerah yang pajaknya surplus. Namun, ketika pendaerahan PBB diterapkan di Kulonprogo, malah kehilangan Rp 5 miliar. Jumlah itu berasal dari bagi hasil PBB saat pajak dikelola pemerintah pusat.”Dalam pendaerahan PBB ini selain kehilangan Rp 5 miliar, pemkab justru harus berinvestasi untuk penyiapan alat dan melatih SDM,” ujarnya.Meski saat ini telah melakukan pendaerahan pajak, pemkab tidak lantas melupakan tunggakan-tunggakan pajak dari pengelolaan sebelumnya. Hasto berharap agar tunggakan pajak tidak menjadi hambatan Kulonprogo meraih hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”Pajak itu kan digunakan untuk pembangunan, misalnya insfrastruktur jalan. Tentunya dengan jalan yang baik bisa berdampak positif pada perekonomian masyarakat,” kata Hasto. (*/iwa)