JOGJA – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja menilai rekanan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mangkraknya pergola-pergola yang pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran 2013. Sebab, sampai saat ini belum ada serah terima pergola dari pihak rekanan kepada pemkot.
“Itu masih menjadi tanggung jawab rekanan,” kata Kepala Bidang Keindahan BLH Kota Jogja Indiyah Rahmawati kemarin (21/3).
Karena belum ada serah terima, kata Indiyah, BLH pun belum melakukan perawatan pergola yang jumlahnya mencapai 1.908 buah itu. “Untuk yang tahun 2012 kami sudah lakukan penyulaman tanaman,” sambung Indiyah.
Dia menjelaskan, serah terima dari rekanan biasanya dilakukan setelah 10 bulan dari tanggal kedaluwarsa kontrak. “Kami sudah siapkan untuk perawatan pergola itu. Sekarang, masih menunggu serah terima,” tambahnya.
Ketiadaan tanaman membuat sejumlah pergola kini beralih fungsi. Banyak pergola yang kini menjadi tempat jemuran warga, menggantung sangkar burung, dan bahkan menjadi ajang para calon legislatif memasang spanduk. Padahal, anggaran untuk pergola itu mencapai Rp 143 juta untuk satu titiknya.
Mengenai alih fungsi ini, Indiyah berkilah, sosialisasi pemanfaatan pergola di masyarakat sudah dilakukan BLH bersama kelurahan. Sebab, kelurahan juga yang menentukan titik-titik pemasangan pergola. “Kami sudah sosialisasi. Soal di tataran masyarakat berbeda, itu butuh sosialisasi lebih lagi,” lanjutnya.
Dari penelurusan Radar Jogja, alih fungsi pergola terjadi di banyak titik. Sampai saat ini banyak pergola yang belum ditanami tanaman perindang. Masyarakat di sekitar pergola juga mengaku tak tahu-menahu soal pembangunan pergola itu.
Hartono, 64, warga RW 1 Pakualaman, mengaku tak merasakan manfaat dari pembangunan pergola tersebut. Beberapa pergola di sekitar tempat tinggalnya juga tak ditanami tanaman merambat. “Ya mau bagaimana lagi? Daripada tidak manfaat, lebih baik seperti ini (digunakan untuk jemuran),” kata Hartono.
Proyek pembangunan pergola ini sejak awal dinilai bermasalah. Penganggaran hingga pelaksanaan proyek itu tersandung masalah hukun. Bahkan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ telah memanggil pihak-pihak yang terkait pembangunan pergola tersebut.
Asisten Pidana Khusus Kejati DIJ Pindo Kartikani mengaku, pihaknya sudah memanggil anggota DPRD Kota Jogja Tatang Setiawan, Ketua Komisi C Zuhrif Hudaya, dan Ketua Dewan Henry Koencoroyekti.
Pemanggilan ini karena DPRD merupakan mitra kerja eksekutif dalam pelaksanaan proyek tahun anggaran 2013 senilai Rp 5,3 miliar itu. “Ada beberapa anggota dewan lagi yang akan kami panggil. Rencana dalam dua hari ke depan,” ungkap Pindo.
Selain DPRD, pihaknya juga menjadwalkan pemanggilan Sekretaris Kota Jogja Titik Sulastri. Sejauh ini, tim telah memeriksa 20 orang dari pihak BLH, lurah, dan rekanan. Dari informasi yang dihimpun, ada 26 rekanan yang mengerjakan proyek itu.
Sedangkan pihak kelurahan setidaknya ada 12 lurah. Yakni dari Wirogunan, Wirobrajan, Tegalpanggung, Pandeyan, Pringgokusuman, Tegalrejo, Suryatmajan, Ngampilan, Pakualaman, Tahunan, Baciro, dan Patangpuluhan. Mereka ditanya seputar kegiatan pengadaan pergola di kelurahan masing-masing. (eri/abd)