JOGJA – Biasanya, Bank Indonesia (BI) selalu mengkampanyekan 3D. Yaitu, dilihat, diraba, dan diterawang. Langkah 3D untuk membedakan antara uang palsu (upal) dengan uang asli.
Kini, BI juga memiliki 3D lainnya. Yaitu didapat, disayang, dan disimpan. Langkah mempopulerkan 3D ini untuk menjaga uang yang digunakan masyarakat awet, tidak mudah rusak, dan layak digunakan.
“Setiap kali mendapatkan uang, kita harus menerapkan 3D. Untuk menghindari upal, juga kampanye cara memperlakukan dengan 3D, didapat, disayang, dan disimpan,” kata Joko Raharto, Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) DIJ saat sosialisasi uang palsu dalam Senam Sehat HUT ke-14 Radar Jogja di Malioboro, kemarin (23/3).
Sementara itu, Kepala Bagian Kas KPBI DIJ Suyatno, untuk mengenali upal bisa dilihat, apakah warnanya pudar, kusam, pucat, luntur, patah-patah, atau masalah lainnya. Selain itu, ia memaparkan, uang juga memiliki warna, corak, dan gambar yang baik, tanda air yang menggambarkan pahlawan nasional, bahan kertas, serta benang tali pengaman yang berada dalam uang tersebut.
Sebelumnya, Kepala KPBI DIJ Arief Budi Santoso menerangkan, sejak Januari hingga pertengahan Maret 2014, KPBI DIJ mengamankan 236 lembar upal dari masyarakat. Mayoritas merupakan pecahan uang besar. Uang palsu itu terdiri atas pecahan 100 ribu sebanyak 182 lembar, pecahan 50 ribu sebanyak 46 lembar, dan pecahan 10 ribu ada delapan lembar.
Menurut Arief, upal tersebut merupakan yang diserahkan masyarakat dan perbankan ke BI. Belum termasuk yang ditangani pihak kepolisian. Masyarakat, yang menemukan upal bisa melaporkan ke perbankan, BI, maupun kepolisian. Berdasarkan konsesus yang berlaku di dunia, masih dianggap normal jika ada delapan lembar upal di antara satu juta lembar uang yang beredar.
“Kalau di Jogja masih di bawah itu,” tegasnya.
Selain itu, KPBI DIJ rutin melakukan pemusnahan uang tidak layak setiap bulan. Arief menuturkan, awal tahun ini, rata-rata setiap bulan, Bank Indonesia memusnahkan uang tak layak sebanyak Rp 50 miliar. Pada 2013, setiap bulan dimusnahkan Rp 200 miliar, dan 2012 sebanyak Rp 100 miliar per bulan.
Arief berharap masyarakat bisa menghargai uang yang dimiliki agar tidak cepat lusuh.
“Seperti uang yang di steples itu termasuk yang tidak layak,” katanya.(pra/hes)