JOGJA-Dukungan terhadap penuntasan kasus bantuan sosial (bansos) dan hibah disuarakan Ketua DPD Partai Golkar DIJ Gandung Pardiman. Ia secara tegas mendukung upaya Kejati DIJ mengusut kasus tersebut.
“Harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Kalau tidak dibongkar justru menjadi malapetaka bagi rakyat DIJ. Siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum,” pinta Gandung saat memberikan keterangan pers kemarin (23/3).
Gandung secara khusus memberikan perhatian terhadap masalah tersebut. Apalagi skandal bansos dan hibah itu menjadi perhatian pemberitaan sejumlah media akhir-akhir ini.
“Kami telah membaca dan mencermati secara seksama berita soal dana bansos yang dikemas dalam bentuk program aspirasi anggota DPRD DIJ yang terindikasi penggunaan tidak sesuai dengan yang seharusnya,” papar anggota Komisi V DPR RI ini.
Politikus yang punya jargon tidak pelit ini mengungkapkan, partainya merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Sebagai respons sekaligus menindaklanjuti masalah itu, pihaknya telah mengundang semua anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DIJ guna dimintai klarifikasi. Tujuh anggota FPG telah dipanggil untuk memberikan penjelasan di depan pengurus partai.
Agar perkara tersebut menjadi terang, Gandung bertekad bulat untuk komit dan konsisten mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi di Provinsi DIJ. Diingatkan Gandung, anggota DPR dan DPRD merupakan representasi wakil rakyat. Karena itu, mereka jangan sekali-kali berpikir maupun bertindak melukai perasaan rakyat.
“Anggota dewan itu wakil rakyat bukan drakula penghisap darah rakyat,” tegas Gandung berapi-api.
Dalam kesempatan itu, Gandung juga mewanti-anti kepada para pegiat antikorupsi di Provinsi DIJ agar lebih gencar melakukan aksi-aksi konstruktif ikut serta memberantas praktik-praktik korupsi.
“Harapannya DIJ betul-betul terbebas dari korupsi, kolusi, dan nipotisme,” katanya.
Karena itu, ia menyerukan agar rakyat DIJ bersatu menjadikan para koruptor sebagai musuh bersama siapapun mereka tanpa pandang bulu.
Terkait dengan keberadaan dan fungsi bansos, tutur Gandung, demi pemberdayaan masyarakat dan bukan untuk memperkaya diri, atau orang lain. Dengan demikian, pengawasan penggunaan bansos dan hibah harus dilakukan secara ketat dan tepat.
Pria yang tercatat sebagai caleg DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 2 Dapil DIJ ini berharap fungsi mulia dari bansos tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. “Harus diabdikan sebesar-besarnya bagi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap ayah tiga anak ini.
Kasus bansos dan hibah yang diduga melibatkan anggota DPRD DIJ kali pertama diungkapkan ke media oleh Direktur LPH Jogja Triyandi Mulkan SH MM. Kepada media, Triyandi menengarai selama dua tahun anggaran (TA) 2012 dan 2013, dana bansos dari APBD DIJ mencapai Rp 181 miliar.
Setiap anggota DPRD DIJ setiap tahun anggaran mengelola dana bansos sekitar Rp 1,5 milar hingga Rp 1,8 miliar. Dana tersebut ditengarai ada yang diselewengkan. Modus yang digunakan beraneka macam. Mulai penerimaan bansos disunat, lembaga penerimanya fiktif, dan berbagai penyimpangan lainnya. “Temuan itu hasil investigasi kami selama empat bulan sejak November 2013 hingga Februari 2014,” kata Triyandi di kantornya pekan lalu.
Kadiv Investigasi Jogja Corruption Watch (JCW) Maryanto Rodzali meminta keseriusan pimpinan parpol di DIJ mendukung penuntasan kasus bansos tersebut.
Ia juga mengapresiasi sikap yang disampaikan Gandung tersebut. Meski baru sebatas ucapan, Maryanto menilai sikap itu merupakan langkah maju. Sebab, Golkar merupakan partai pertama di DIJ yang memberikan sikap terkait kasus bansos. Sedangkan pimpinan parpol lain terkesan masih diam.
“Ucapan itu masih membutuhkan bukti konkret. Seberapa jauh keseriusanhya. Jangan sampai hanya memberikan harapan palsu,” sindirnya.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIJ Purwanta Sudarmaji SH mengatakan pihaknya masih menganalisis masalah tersebut. Itu untuk menemukan adanya tidaknya petunjuk atau bukti-bukti.
Selain itu, kejati juga akan berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya seperti KPK dan Polda DIJ. “Apakah mereka sudah menangani perkara itu atau belum,” katanya. (mar/din)