JOGJA – Pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pohon-pohon perindang di pinggir jalan mendapat perhatian khusus dari Komunitas Peduli Pohon Perindang. Komunitas lintas profesi dan generasi itu telah mendata pelanggaran pemasangan APK di pepohonan tersebut.
Hasilnya, PDI Perjuangan menjadi partai yang calon legislatifnya (caleg) paling banyak memanfaatkan pohon peneduh tersebut untuk memasang APK. Dari data yang disampaikan komunitas tersebut, ada 89 pelanggaran yang dilakukan oleh caleg PDIP.
Posisi kedua adalah Gerindra yang memasang APK di pohon mencapai 49, kemudian PAN (48), Nasdem (37), Golkar (34), Demokrat (34), PPP (15), dan Hanura (10). Data tersebut diserahkan ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja kemarin (24/3).
Wowok Pambudi, koordinator Komunitas Warga Peduli Pohon Perindang mengatakan, pendataan dilakukan pada Kamis 20 Maret silam dengan menelusuri jalan protokol di Kota Jogja. Di antaranya, Jalan Sisingmangaraja, Jalan Brigjend Katamso, Jalan MT Haryono, Jalan Kusumanegara, dan jalan lain.
Dia mengungkapkan, pendataan tersebut dilakukan karena mereka sudah resah dengan pemasangan APK di pohon. Apalagi ada yang dengan cara memaku di pohon. Dan, itu jelas-jelas melanggar Peraturan KPU.
“Kami juga heran, partai politik tetap melakukan itu. Mereka dan caleg, saya yakin juga telah paham. Seperti disengaja untuk menabrak aturan,” sesal Wowok usai menyerahkan data ke kantor Bawaslu Kota Jogja.
Karena itu, dia mengajak warga Jogja untuk tak salah menyalurkan hak pilih. Mereka harus menghukum caleg yang melanggar pemasangan APK tersebut dengan tak memilih di pemilihan legislatif (pileg) 9 April 2014. “Masyarakat harus cerdas. Harus memilih caleg yang tidak melakukan pelanggaran,” tambahnya.
Ketua bawaslu DIJ Mohammad Najib mengatakan, data masukan dari warga tersebut akan menjadi pembanding dengan data bawaslu sendiri. “Kami akan lihat apakah ada data-data baru,” ujarnya pada paparan hasil temuan Bawaslu DIJ.
Menurut Najib, apa yang dilakukan komunitas tersebut merupakan partisipasi yang luar biasa. Dia berharap, masukan dari komunitas ini bukan yang terakhir. Tapi, menginspirasi masyarakat untuk memberikan kritik. Ke depan, partsipasi pengawasan warga dalam pemilu diharapkan semakin meningkat. “Ini masuk pelanggaran administrasi. Ini akan kami rekomendasikan ke KPU,” katanya
Sementara itu temuan bawaslu, ada 17.700 pelanggaran pemasangan APK di seluruh wilayah DIJ. Pelanggaran terbanyak ada di Kota Jogja mencapai 8.085 pelanggaran. Disusul Bantul sebanyak 5.286, Gunungkidul (1.627), Sleman (1.572), dan Kulonprogo (1.130).
“Pelanggaran terbanyak adalah APK yang dipasang di sarana publik, dipasang di taman atau pohon dan di pasang di jalan protokol,” ujar Najib.
Menurut Najib, sesuai kewenangan, bawaslu hanya bisa merekomendasikan pelanggaran tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dinas ketertiban kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. Merekalah yang bertugas melepaskan APK yang melanggar tersebut.
Menanggapi hasil pendataan tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Danang Rudyatmoko mengaku, sudah kerap menyosialisasikan hal tersebut ke caleg. Tapi, lagi-lagi, sosialisasi itu seperti tak mendapatkan respons positif. “Karena sosialisasinya tidak sampai menyentuh ke pemasangnya. Juga space terbatas,” tutur Danang.
Atas ketidaknyamanan tersebut, Danang pun menyampaikan maaf. Dia berharap adanya pemakluman dari pegiat lingkungan. “Kami memohon maaf apalagi ini lima tahunan saja,” terangnya.
Senada, Ketua DPC Gerindra Kota Jogja Anton Prabu Semendawai menegaskan, sudah sejak bimbingan teknis larangan pemasangan di pohon dan fasilitas umum mereka lakukan. Tetapi, hal itu tak bisa berjalan lancar.
“Yang masang itu dari kader-kader, mereka sulit untuk bisa memahami. Karena, yang penting terpasang, pekerjaan selesai,” kata Anton. (eri/abd)