BANTUL–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjanjikan penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang Desa selesai pada Mei mendatang.
Penyusunan PP itu sebagai aturan pelaksanaan dari UU No 6/2014 tentang Desa yang telah disahkan pada 15 Januari lalu.
Setelah PP tersebut diundangkan, setiap desa berhak mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar yang dibahas dalam APBD Perubahan 2014 ini.
“Penyusunan PP biasanya memakan waktu tiga bulan, empat bulan, bahkan lebih. Tergantung seperti apa PP itu. Tetapi khusus PP tentang Desa ini, Pak Gamawan Fauzi (menteri dalam negeri) di sini, saya ingin Mei (PP) sudah saya tandatangani,” terang SBY disambut gemuruh tepuk tangan para peserta Rakernas II Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di gedung Jogja Expo Center (JEC), kemarin (24/3).
SBY berharap materi PP mengatur segala hal yang berkaitan dengan desa. Termasuk mengatur mekanisme pengangkatan kepala maupun pamong desa. Denan demikian, dikemudian hari tidak ditemukan polemik mengenai pengangkatan, maupun pemberhentian perangkat desa.
“Kalau sudah tidak jadi kepala desa kesejahteraan apa yang dimiliki, itu juga diatur dalam PP,” ungkapnya.
Selain itu, ujar SBY, materi PP juga mengatur mekanisme pengelolaan anggaran Rp 1,4 miliar. Harapannya, tak ada satu pun perangkat desa yang tersandung persoalan hukum karena tidak menguasai administrasi keuangan.
“Tentu akan kita berikan kemampuan (kepada pamong desa) untuk pertanggungjawaban keuangan,” tegasnya.
SBY menjelaskan, penyusunan UU No.6/2014 tentang Desa tidak terlepas dari upaya pemerintah memajukan dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Pemanfaatan anggaran Rp 1,4 miliar diharapkan untuk kemajuan dan kesejahteraan desa.
“Kalau negara ingin maju, bukan hanya provinsi, kabupaten, dan kota yang harus maju. Bukan hanya kecamatan, tetapi akhirnya desa-desa di seluruh Indonesia haruslah makin maju,” tuturnya.
Sejatinya, terang SBY, berbagai program yang turut dirasakan masyarakat pedesaan telah digulirkan pemerintah. Antara lain, PNPM pedesaan, pemberian bantuan modal kredit usaha rakyat (KUR), BLSM, Jamkesmas, hingga beasiswa untuk siswa miskin.
“Sejak 2004 saya sudah sering blusukan di desa-desa, sampai sekarang juga sering blusukan. Nampak perubahan. Lihatlah rumah-rumahnya, motornya, mobilnya, pakaiannya, hingga puskesmasnya,” ucapnya.
Ketua DPP Apdesi Suhardi mengapresiasi kinerja pemerintahan SBY karena telah mengesahkan UU No 6/2014 tentang Desa. Sebab, UU itu telah ditunggu-tunggu pamong desa se-Indonesia.
Selain bertujuan memajukan dan menyejahterakan masyarakat pedesaan, UU tersebut juga mengatur masa jabatan kepala desa. Dalam undang-undang itu, kepala desa dapat dipilih tiga kali berturut-turut.
“Kami juga minta Bapak Presiden mengintruksikan pejabat di bawah atau bupati supaya kepala desa diberi bimtek (bimbingan teknis) supaya tidak terjerat hukum. Karena kepala desa dari berbagai latar belakang,” tandasnya.
Gubernur DIJ Sultan Hamengku Buwono X menilai UU Desa sangat berpihak kepada desa. Penilaian itu bukan tanpa alasan. Mengingat, undang-udang tersebut secara garis besar menjamin tiga hal.
“Adanya alokasi dana desa sebagai bagian perimbangan kabupaten dan kota. Kedua, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan gaji, jaminan kesehatan, dan penerimaan lain yang sah dari APBN. Ketiga, kepala desa memiliki kewenangan penuh mengatur desanya,” urainya.
Karena itu, HB X meminta agar kewenangan tersebut digunakan semaksimal mungkin. Tujuannya agar program percepatan kesejahteraan masyarakat desa segera terealisasi. Di samping itu, agar anggaran tersebut juga dikelola secara transparan, dan akuntabel.
Dalam acara itu, DPP Apdesi juga memberikan penghargaa kepada sembilan kepala daerah. Dua di antaranya berasal dari DIJ. Yakni, Bupati Bantul Sri Surya Widati, dan Bupati Gunungkidul Badingah. (zam/abd)