SLEMAN– Mulai pekan ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Sleman melakukan verifikasi ulang berkas tenaga honorer kategori 2 (K2)yang lolos ujian penyaringan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Verifikasi data dilakukan secara manual dengan melihat kelengkapan dan keabsahan berkas.
Kepala BKD Iswoyo Hadiwarno mempersilahkan masyarakat, khususnya tenaga honorer K2 yang tak lolos seleksi, turut mengawasi proses verifikasi. Iswoyo mengatakan, kelengkapan berkas akan menentukan seorang tenaga honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS atau tidak.
Iswoyo menjamin, proses verifikasi berjalan detil, sehingga jika terjadi pemalsuan data bias ketahuan. Termasuk kemungkinan adanya penggunaan ijazah palsu. Itu artinya, belum tentu semua tenaga honorer yang lolos ujian penyaringan otomatis lolos menjadi CPNS. “Makanya kami membuka diri, kalau ada pihak yang merasa ada sesuatu tak sesuai, silahkan laporkan. Kami akan tindaklanjuti,” ungkap Iswoyo kemarin (24/3).
Menurut Iswoyo, BKD juga menerima keluhan dan siap menerima audiensi bagi siapa saja. Kapan saja akan dilayani. Hanya, mengenai nasib tenaga honorer yang belum lolos ujian CPNS, Iswoyo belum bisa menjawab atau member kepastian. Sebab, semua ketentuan mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemda hanya berperan sebagai fasilitator dalam pendataan dan pelaksanaan ujian. “Prinsipnya kami menunggu regulasi dari pusat. Pemda itu tinggal menjalankan saja,” ungkapnya.
Sebelumnya, Koordinator Guru Honorer Daerah Sleman Sigit Budianto mendesak pemerintah untuk mengangkat semua tenaga honorer K2 diangkat menjadi CPNS. Meskipun hal itu dilakukan secara bertahap. “Setidaknya ada kepastian dari pemerintah,” ujarnya.
Sigit mengingatkan bahwa tak sedikit dari guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) berusia kritis diatas 40 tahun. Jika tak segera ada pengangkatan bagi mereka, niscaya akan bisa menjadi CPNS. Padahal, masa kerja mereka telah puluhan tahun. “Sebelum diangkat, bisa jadi mereka sudah pensiun,” ungkap Suratmi, GTT SDN Dukuh 1 Tridadi.
Suratmi mengaku telah mengabdi selama 26 tahun, sejak honor pertama sebesar Rp 5 ribu per bulan, hingga sekarang mencapai Rp 250 ribu. Pemegang ijazah sekolah pendidikan guru itu juga telah melanjutkan penyetaraan hingga bergelar sarjana. “Tapi tetap saja nggak lulus. Kurang apa lagi, ya,” katanya.
Suratmi berharap, pemerintah tak sebatas menitikberatkan pada hasil ujian penyaringan CPNS. Tapi juga mempertimbangkan masa kerja dan usia tenaga honorer K2. Toh, pengangkatan tenaga honorer K1 pada 2009, pemerintah tidak memberlakukan ujian penyaringan. (yog/din)