KULONPROGO – Ratusan kader dan simpatisan PKB membanjiri lapangan Pengasih, Kulonprogo dalam kampanye terbuka partai tersebut kemarin (25/3). Beberapa kader partai dan calon legislatif (caleg) PKB dari DPRD Kulonprogo, DPRD Provinsi DIJ, dan DPR RI turut hadir dalam kampanye itu.
Satu sosok yang menjadi perhatian massa kampanye adalah Mahfud MD. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memang menjadi juru kampanye PKB.
Dalam orasinya, Mahfud mengajak masyarakat Kulonprogo cerdas dalam memilih pemimpin bangsa. “Tidak perlu takut untuk berpolitik. Kita harus berani memilih pemimpin yang benar. Jangan takut berpolitik, tapi juga jangan curang dalam berpolitik,” kata Mahfud di sela orasinya.
Alumnus UII Jogjakarta itu juga menegaskan kepada seluruh simpatisan PKB, saat ini bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada. Menurut dia, kerusakan bangsa karena rakyat menjadi korban kesewenang-wenangan. “Rakyat rusak karena tatanan pemerintah yang tidak baik,” tandasnya.
Mahfud MD juga menyoroti persoalan bangsa saat ini. Saat ini, pemerintah sudah mengalami intervensi, kolusi, dan sebagainya. Antarlembaga negara yang menurutnya harus ditata dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Tetapi untuk jangka awal, menurut Mahfud, yang harus dipertegas adalah pemberantasan korupsi. “Menurut saya yang pertama dilakukan presiden yang akan datang, siapa pun dia, harus memusingkan diri untuk memerangi korupsi,” tegasnya.
Kata Mahfud MD, ada dua hal supaya hukum terhadap koruptor itu tegas. Pertama, koruptor harus dikenai hukuman mati mutlak. Selama ini, hukum untuk koruptor hanya hukuman mati secara reklatif. Padahal jika melihat kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme sudah diberlakukan hukuman mati. “Tinggal koruptor saja yang belum hukuman mati,” Imbuhnya.
Kedua, seharusnya ada UU pembuktian terbalik pada kasus-kasus korupsi seperti di negara-negara lain. Dia mencontohkan, orang yang hartanya lebih dari kewajaran dari gaji atau penghasilan, harus langsung dinyatakan sebagai koruptor sampai akhirnya orang itu bisa membuktikan harta yang dimilikinya sah. “Saya kira itu yang harus dilakukan agar pemberantasan korupsi betul-betul serius,” kata dia.
Terpisah, pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana menyampaikan, dari berbagai survey, sejumlah partai politik bisa meningkatkan elektabilitas partai menjelang pileg 9 April setelah memunculkan figur calon presiden. Dia mencontohkan PKB yang mengalami kenaikan elektabilitas karena mewacanakan sejumlah figur sebagai capres, yakni Jusuf Kalla, Rhoma Irama, dan Mahfud MD.
“Hasil ini memang mengejutkan karena figur bisa mendongkrak suara partai,” kata dosen Jurusan Politik Pemerintahan UGM itu dalam diskusi jelang pemilu di DPRD Provinsi DIJ kemarin.
Partai medioker, kata Ari, memang harus kreatif untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya. Menurut dia, partai Hanura yang menonjolkan figur Wiranto-Hary Tanoesudibjo (Win-HT) juga menunjukkan progress yang cukup baik dengan memanfaatkan akses media yang cukup besar. Sementara Gerindra punya elektabilitas cukup baik.
“Yang problematik itu PAN. Karena PAN tidak memiliki figur yang cukup kuat dan populer. Cuma terhenti di Hatta Rajasa,” imbuhnya.
Dia mengatakan, untuk bisa melenggang ke pertarungan pemilihan presiden di bulan Juli mendatang, partai-partai medioker harus membuat koalisi. Sebab, regulasi presidential threshold atau ambang batas mengatur pemenuhan suara 20 persen untuk bisa ikut pilpres.
Ari memprediksi ada tiga hingga empat calon yang akan bertanding dalam pilpres. Yakni, dua partai yang diprediksi memenuhi presidential threshold yaitu PDIP dan Golkar. Serta dua calon dari poros partai medioker yang digagas oleh Gerindra dan Demokrat.
Menurut dia, jika Gerindra dan Demokrat ingin memajukan calon mereka, kedua partai tersebut harus berjuang membuat koalisi. “Kalau Demokrat gagal membuat koalisi, diprediksi hanya ada tiga calon,” ujar pria kelahiran Ubud Bali tersebut. (fid/hed/abd)