MAGELANG – Sidang lanjutan gugatan perdata Herry Chandra alias Tjong Sien Hoo dan Sri Sulistyowati selaku pemilik Toko Mas Mustika terhadap Pemkot Magelang ditunda lagi. Alasannya, Ketua Majelis Hakim PN Magelang, Retno Purwandari Yulistyowati SH yang memimpin sidang gugatan tersebut ada kepentingan ke Semarang.
Padahal, satu minggu sebelumnya, sidang sempat molor hingga sore hari, karena Hakim Retno ada keperluan di Jogja.
“Ibu Ketua Majelis Hakim sedang ke Semarang,” kata Panitera Pengganti PN Magelang, Supriyanti, kemarin (25/3).
Agenda sidang seharusnya memeriksa saksi dari penggugat dari pedagang Pasar Rejowinangun, Mulyono Efendi yang pada Selasa (18/3) telah diambil sumpahnya bersama saksi lainnya, Ong Siu Ming. Kesaksian Mulyono ditunda satu minggu, karena sidang sudah sore.
“Agenda hari ini (kemarin, Red) harusnya memeriksa saksi Mulyono Efendi. Kami juga sudah siapkan lagi satu pedagang lagi sebagai saksi. Tetapi, ketua majelis hakim sedang ada acara di Semarang. Jadi mungkin ditunda Selasa (1/4) minggu depan,” papar Kuasa Hukum Penggugat, Janu Iswanto.
Sengketa perdata tersebut bermula dari diberikannya hak menempati kios nomor 1 pada Toko Mas Mustika oleh Pemkot Magelang. Pihak Toko Mas Gatotkoco merasa berhak menempati kios tersebut daripada Toko Mas Mustika, karena memiliki bukti kuat kepemilikan kios nomor 1 sebelum kebakaran 26 Juni 2008.
Herry Chandra terus mencari keadilan hukum, karena permohonan provisi dalam gugatan perdata tersebut belum dijawab PN Magelang. Provisi yang diajukan agar Pemkot Magelang tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap kios nomor 1 yang kini menjadi sengketa. Baik berupa memberi izin pakai, menyerahkan, atau menempati pada pihak lain selama proses persidangan. Provisi sendiri merupakan keputusan yang dijatuhkan terlebih dahulu atau sementara diadakan, sebagai tindakan pendahuluan guna kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak.
“Kami punya data kalau kios nomor 1 sudah ditempati Toko Mas Mustika. Padahal kios tersebut menjadi sengketa. Ini kan namanya sebuah kesewenang-wenangan dan tidak tunduk pada hukum,” kata Herry.
Ia mengaku, selain meminta keputusan provisi kepada PN Magelang, juga mengajukan permohonan blokir pada Kantor Pertanahan Kota Magelang. Yakni agar tidak menerima atau melakukan segala bentuk pemindah atau peralihan terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)kios nomor 1 yang sedang menjadi sengketa.
“Permohonan blokir sudah disetujui pihak Kantor Pertanahan,” katanya.(dem/hes)