DENGARKAN WARGA : Bupati Sleman Sri Purnomo berdialog dengan warga Kali Tengah Lor, Glagaharjo, Cangkringan di Masjid Baiturrohman.
* Untuk Tinggal di Wilayah KRB III
JOGJA – Lebih dari seratus wargadesa Glagaharjo,Cangkringan, Sleman mendatangi DPRD DIJ kemarin (25/3). Mereka adalah warga dari tiga dusun yakni Srunen, Kali Tengah Lor, dan Kali Tengah Kidul yang merupakan wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III berdasarkan tata ruang Kawasan Strategi Nasional (KSN) Merapi.Artinya wilayah tersebut tidak boleh dihuni karena rawan bencana. Namun hingga saat ini masih ada banyak warga yang tinggal di daerah tersebut. Warga enggan meninggalkan lokasi tersebut.Perwakilan Warga Srunen Aris Giyanto mengatakan, mereka tidak mau meninggalkan KRB III tersebut karena berbagai alasan. Selain tanah kelahiran, di situ pula mereka melakukan aktivitas sosial dan ekonomi sehari – sehari.”Bukan ngeyel atau mbalelo. Kami dan Pemkab Sleman punya tujuan yang sama yakni keselamatan. Tapi kami punya cara yang berbeda. Bukan relokasi (seperti solusi pemerintah) melainkan hidup selaras dengan alam (living in harmony with disaster),”kata Aris dalam acara audiensi yang dihadiri tiga anggota DPRD DIJ, staf Pemkab Sleman, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ ini.Konsep living in harmony with disaster tersebut sudah dijalani warga. Warga Kali Tengah Kidul Maryono menjelaskan terkait konsep itu. Menurutnya warga menjadi lebih waspada dan siap dengan bencana. Setiap rumah tangga memiliki Handy Talky (HT) yang memberikan informasi terkait keadaan Merapi. Selain itu, jalur evakuasi juga sudah disiapkan. “Kami juga sudah membeli tanah di bawah, jaga – jaga nanti untuk keselamatan,”kata dia.Menurut Aris kondisi masyarakat saat ini juga sudah mulai membaik mulai dari keadaan sosial hingga persoalan ekonomi. Kondisi inilah yang membuat warga menuntut pemerintah untuk melegalkan keberadaan mereka di desa Glagah Harjo tersebut.Dengan penetapan KRB III ini, para warga tidak mendapatkan akses infrastruktur di antaranya pasokan listrik dan sekolah. Pemprov hanya menyediakan jalur evakuasi saja. Aris merasa warga tercabut haknya sebagai warga negara dengan diskriminasi tersebut.Menurutnya sudah berkali – kali pihaknya mengajukan konsep living in harmony with disaster ke pemkab, Pemprov, dan Presiden dengan konsekuesi status KRB tersebut dicabut.”Mohon kembalikan status legal kami tinggal di daerah kami. Dengan status lega kami akan dapat hak – hal sepenuhnya sebagai warga negara,”ujar pria yang sudah sejak lahir tinggal di Srunen tersebut.Selain itu, warga juga meminta DPRD untuk melakukan peninjauan kembali atau judicial review terhadap UU Kebencanaan. “Karena UU ini yang menyebabkan kami dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahiran kami,”tandasnya.Kepala BPBD DIJ Gatot Saptadi dalam kesempatan itu memuji bahwa warga sudah menjadi masyarakat tangguh bencana seperti yang dicita – citakan pemerintah.Menanggapi permintaan warga, Gatot mengatakan UU Kebencanaan tidak perlu direview. Namun, kata dia, Perpres tentang penetapan Kawasan Strategis Nasional Gunung Merapi yang memungkinkan diajukan peninjauan kembali oleh warga.Menurut Gatot, Gubernur DIJ Sultan Hamengku Buwono X sudah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait dengan usulan warga tentang konsep living in harmony with disaster sejak tahun 2012. “Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban,”kata Gatot.Memang regulasi tersebut yang membuat Pemprov juga tidak bisa berbuat banyak soal pembangunan infrastruktur di Glagah Harjo. “Kami hanya membangun yang berkaitan dengan bencana. Misalnya jalur evakuasi. Tapi kalau listrik dan sekolah, itu kan tidak ada kaitannya dengan bencana,”tandasnya.Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh tiga orang anggota dewan yakni Anggota komisi A Ahmad Subangi dan Wahyono, serta Wakil Ketua DPRD Tutiek Masria Widya. Acara yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB pun harus mundur jadi 14.30 WIB karena menunggu kehadiran anggota dewan.Namun Ahmad Subangi yang memimpin audiensi tersebut mengatakan Komisi A sudah pernah menyampaikan empat rekomendasi kepada Menko Kesra Agung Laksono tahun lalu. Rekomendasi itu di antaranya usulan agar tiga dusun di Glagahsari dilegalkan untuk ditinggali, pengusulan perbaikan jalan evakuasi Klaten – Sleman, dan pembangunan jalan pengangkut material pasir. “Jadi ini sudah pernah kami sampaikan ke pusat namun memang belum ada tanggapan,”tandas politikus Partai Golkar tersebut. (hed/din)